Menu

Mode Gelap
Geo Dipa Energi Ungkap Strategi Maksimalkan Potensi Panas Bumi Indonesia AS Batalkan Hadiah Rp162 M untuk Penangkapan Pemimpin Baru Suriah Kemenag Siapkan Kendaraan Baru untuk Layanan Jemaah Haji 2025 Kemlu RI Sebut Peningkatan Jumlah WNI ke Kamboja Terkait Industri Judi Online Percepat Hilirisasi Nikel RI, Ancaman Hidrogen Jadi Pemicu

Internasional · 12 Mar 2024 04:58 WIB ·

Komisi Perubahan Iklim New Zealand mendesak Pemerintahnya Mengurangi Surplus Carbon Credit


 Komisi Perubahan Iklim New Zealand mendesak Pemerintahnya Mengurangi Surplus Carbon Credit Perbesar

Suaraindo.com – Pemerintah New Zealand didesak untuk segera mengurangi jumlah carbon credit yang tersedia bagi para pencemar, setelah empat lelang gagal pada tahun 2023.

Komisi Perubahan Iklim New Zealand mengatakan terlalu banyak kredit yang ditawarkan, sehingga permasalahannya semakin buruk dan tidak akan teratasi dengan sendirinya.

Laporan tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah perlu memperjelas rencana mereka untuk memenuhi target iklim, karena ketidakpastian mempengaruhi kepercayaan investor.

Lelang karbon berikutnya akan dilaksanakan pada 20 Maret.

Pemerintah koalisi berjanji untuk menggunakan penetapan harga emisi – bukan subsidi – untuk mencapai tujuan iklim wilayah Kiwi People tersebut.

Namun saran independen dari badan iklim terkemuka yang dikeluarkan hari ini, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki pengaturan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut dan ketidakjelasan yang ada melemahkan pasar.

Komisi Perubahan Iklim mengatakan pasar (the Emissions Trading Scheme atau ETS) dibanjiri dengan terlaluadalahk carbon credit.

Ini adalah unit yang harus dibeli oleh banyak pencemar besar ketika mereka melepaskan gas-gas yang memanaskan bumi.

Surplus tersebut menciptakan “risiko tinggi” dimana negara tersebut tidak dapat memenuhi anggaran emisi yang ditetapkan dalam undang-undang, kata komisi tersebut. Tahun lalu, keempat lelang karbon pemerintah gagal karena rendahnya permintaan unit baru.

Di sisi lain, komisi ini juga berpendapat bahwa jika pemerintah benar-benar memperketat pasokan, mereka mungkin dapat memenuhi lebih banyak target iklim internasiona New Zealand untuk tahun 2030 di dalam negeri, yang berarti mungkin akan membeli lebih sedikit penyeimbang karbon dari luar negeri. menghemat uang negara.

Juru bicara Menteri Perubahan Iklim Simon Watts mengatakan dia tidak bisa mengomentari saran tersebut sampai saran tersebut melalui proses pertimbangan.

Kurangnya visi yang lebih luas disorot
Laporan ini mencakup saran khusus mengenai pengaturan ETS serta catatan tambahan mengenai masalah yang lebih luas yang mempengaruhi pasar.

Pada bulan Desember – tanggal jatuh tempo rencana pengurangan karbon pemerintah – para menteri perlu menjelaskan kebijakan lain apa yang akan mereka ambil untuk mengurangi emisi atau memperbaiki pasar karbon, katanya. Jika tidak, penundaan ini akan melemahkan kepercayaan investor dan menciptakan “biaya yang dapat dihindari”.

*Carbon Credit*

Dilansir dari laman Wikipedia, Carbon Credit adalah izin atau sertifikat yang diberikan kepada suatu perusahaan atau organisasi, yang mana perusahaan tersebut dapat mengeluarkan karbon dioksida atau gas rumah kaca lainnya dalam jumlah tertentu sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan. Diperkirakan bahwa satu kredit dapat memungkinkan suatu perusahaan mengeluarkan satu ton emisi karbon dioksida.

Tujuan utama dari adanya upaya kredit karbon adalah untuk mengurangi jumlah dari emisi gas rumah kaca yang berbahaya ke atmosfer bumi, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perubahan iklim.

Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

AS Batalkan Hadiah Rp162 M untuk Penangkapan Pemimpin Baru Suriah

21 December 2024 - 12:30 WIB

Kemlu RI Sebut Peningkatan Jumlah WNI ke Kamboja Terkait Industri Judi Online

21 December 2024 - 12:19 WIB

Misteri Drone di Pangkalan NATO: AS Buka Suara Soal Aktivitas Jet Tempur

21 December 2024 - 12:15 WIB

Berlakukan Sanksi terhadap Iran

20 December 2024 - 13:19 WIB

Kritik Dunia di KTT D-8, Presiden Prabowo: HAM Bukan untuk Orang Muslim, Ini Sangat Menyedihkan

20 December 2024 - 13:17 WIB

Kunjungan Diplomatik Presiden Prabowo di Mesir, Fokus pada Kerja Sama Strategis Multilateral

19 December 2024 - 13:58 WIB

Trending di Internasional