Suaraindo.com – Presiden Prabowo Subianto mengkritik dunia internasional yang tidak menghormati suara negara-negara Muslim. Bahkan, kata Prabowo, hal yang paling menyedihkan, isu hak asasi manusia (HAM) sering kali tidak berlaku bagi umat Muslim.
“Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan. Mari kita kerjakan apa yang kita bisa, tapi tetap lihat realitanya dan jujur dengan diri kita sendiri,” kata Prabowo Subianto dalam pidatonya pada sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, dikutip dari siaran pers, Jumat (20/12/2024).
Dalam pertemuan ini, mantan Danjen Kopassus itu juga menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara Muslim pada sejumlah isu, seperti perdamaian dan kemanusiaan. Prabowo mempertanyakan dukungan yang diberikan negara-negara Muslim untuk Palestina dan Suriah.
“Kita harus melihat realitas dari situasi ini. Kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa?” ujar Prabowo.
Mantan Menteri Pertahanan itu mengatakan bahwa dalam beberapa pertemuan sejumlah negara mengeluarkan pernyataan dukungan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Namun, dia menilai hal tersebut tidak diimbangi dengan langkah nyata untuk menciptakan perubahan.
“Ketika saudara kita kesusahan, kita memberikan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Maaf ini opini saya, tapi mari kita lihat realitasnya. Kita harus bekerja sama, menyamakan suara, dan tidak terpecah belah,” tegas Prabowo.
Dia juga mengkritik strategi devide et impera (politik adu domba) yang masih melemahkan solidaritas antarnegara Muslim. Ia menyebut konflik internal di beberapa negara Muslim menjadi contoh nyata adanya konflik internal di antara sesama.
“Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu Palestina kalau kita saling bermusuhan antarsesama? Mari kita jujur kepada rakyat kita,” ucap Prabowo.
Prabowo pun meminta negara-negara Muslim menjaga persatuan, kerja sama yang erat, dan kesadaran akan situasi global yang dihadapi umat Muslim. Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk melakukan yang terbaik dalam penguatan kerja sama di antara negara Muslim.
“Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin, dengan cara apa pun yang kita bisa, tapi saya mendorong persatuan. Saya mendorong kerja sama,” tutur Prabowo.
Sebagai informasi, KTT D-8 kali ini mengusung tema “Investing in Youth and Supporting Small Medium Enterprises: Shaping Tomorrow’s Economy”.
D-8 merupakan organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan antara delapan negara berkembang yang didirikan tahun 1997. Anggota negara D-8 yakni, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan.
Indonesia sendiri akan menjadi Ketua D-8 mulai 1 Januari 2026. Dalam KTT ini, Indonesia akan menerima jabatan sebagai Ketua D-8.
Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota Developing Eight (D-8) bersatu dan berkolaborasi sehingga bisa menjadi kelompok yang kuat. Dengan begitu, kata dia, negara kelompok D-8 dapat mendukung Palestina.
“Kita harus belajar dari situasi geopolitik yang terjadi di sekitar kita saat ini. Tanpa persatuan, tanpa mengatasi perbedaan, kita tidak bisa menjadi kuat,” kata Prabowo.
“Kita mengatakan bahwa kita mendukung Palestina. Tapi kalau kita lemah, bagaimana kita bisa mendukung Palestina? Oleh karena itu, Yang Mulia, mari kita manfaatkan kerja sama kita,” sambungnya.
Dia menuturkan negara-negara D-8 harus mendorong pertumbuhan ekonomi. Terlebih, D-8 mewakili pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga secara global dengan gabungan PDB sebesar USD4,81 pada tahun 2023 serta diprediksi seluruh negara anggota D8 akan berada di antara 25 ekonomi terbesar pada tahun 2050.
“Kita harus bekerja untuk mencapai kekuatan industri dan teknologi,” ujar Prabowo.
Selain itu, Prabowo mengajak negara D-8 menjadikan dunia Muslim dunia yang sejahtera, mengatasi kemiskinan. Prabowo menegaskan D-8 tak boleh hanya sekadar blok ekonomi saja.
“D8 harus menjadi lebih dari sekadar blok ekonomi. D8 adalah gerakan global Selatan. Oleh karena itu, kita juga harus terus memperjuangkan tatanan global yang lebih adil berdasarkan hukum internasional, inklusivitas, keadilan, dan kemakmuran bersama,” tutur Prabowo Subianto.
