Menu

Mode Gelap
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Ambang Penahanan, Krisis Politik Memuncak Momentum Sekaligus Ujian Demokrasi Indonesia Pasca Putusan MK Hapus PT 20% Program Makan Bergizi Gratis: Dorong Pemanfaatan Hasil Lokal dan UMKM PSSI Resmi Pecat Shin Tae-yong, Pelatih Baru Siap Diumumkan Hasto Kristiyanto Minta Penjadwalan Ulang Pemeriksaan KPK, PDIP Sebut Ada Politisasi

Hukum · 11 Dec 2024 09:34 WIB ·

Perangi Penyelundupan, Presiden Prabowo Subianto: Kekayaan RI Tidak Boleh Keluar


 Perangi Penyelundupan, Presiden Prabowo Subianto: Kekayaan RI Tidak Boleh Keluar Perbesar

Suaraindo.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran untuk memerangi tindakan penyelundupan ke dalam maupun ke luar negeri. Hal ini disampaikan saat kegiatan penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025 ke Kementerian/ Lembaga Negara serta Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

“Kita harus memerangi penyelundupan,” kata Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo bertekad menegakkan hukum yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan UU. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto juga meminta semua pelaku ekonomi harus mematuhi semua ketentuan berlaku.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tindak penyelundupan telah menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat Indonesia.

Baginya, seluruh kekayaan Indonesia tidak boleh sampai lari diselundupkan ke luar negeri.

“Kita harus memerangi penyelundupan, ke dalam dan ke luar, kekayaan kita tidak boleh di selundupkan keluar Indonesia” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto ingin mengutamakan hilirisasi dalam mengelola kekayaan Indonesia. Baginya, tidak ada tawar menawar lagi untuk semua komoditas yang dimiliki Indonesia, harus diolah di dalam negeri.

Dalam sektor pendidikan dan Kesehatan, pemerintah ingin menempatkan sektor tersebut menjadi prioritas.

“Banyak negara alokasi terbesar dalam APBN adalah pertahanan. Demikian AS, India, alokasi terbesar adalah pertahanan. Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Pendidikan adalah prioritas,” katanya. (RZA)

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Ambang Penahanan, Krisis Politik Memuncak

6 January 2025 - 16:57 WIB

Momentum Sekaligus Ujian Demokrasi Indonesia Pasca Putusan MK Hapus PT 20%

6 January 2025 - 16:06 WIB

Program Makan Bergizi Gratis: Dorong Pemanfaatan Hasil Lokal dan UMKM

6 January 2025 - 14:13 WIB

Hasto Kristiyanto Minta Penjadwalan Ulang Pemeriksaan KPK, PDIP Sebut Ada Politisasi

6 January 2025 - 12:17 WIB

Isu Pemecatan Shin Tae-yong Mencuat Kembali

6 January 2025 - 10:44 WIB

Pemerintah Alokasikan Tambahan Anggaran Rp 10 Triliun untuk Kemenkop, Fokus pada LPDB

5 January 2025 - 14:31 WIB

Trending di Ekonomi