Suaraindo.com – Pemerintah Indonesia resmi memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 10 triliun kepada Kementerian Koperasi (Kemenkop) pada tahun 2025. Keputusan ini diambil dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 3 Januari 2025.
Menurut Menteri Koperasi Budi Arie, anggaran tambahan ini akan disalurkan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk mendukung sektor riil, khususnya koperasi dan permodalan.
“Jumlah Rp 10 triliun itu untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir, yang saat ini jumlahnya sekitar Rp6,8 triliun,” ujar Menkop Budi Arie dalam keterangannya, Sabtu (4/1/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan secara bergulir untuk memperkuat sektor koperasi dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
Kemenkop telah berkoordinasi dengan Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo, untuk memastikan alokasi dana berjalan sesuai perencanaan. Menkop Budi menegaskan pentingnya pengawasan ketat mengingat besarnya dana yang dialokasikan.
“Angka Rp 10 triliun itu bukan angka kecil, sehingga tanggung jawabnya besar. Harus ada pengawasan,” tambahnya.
Budi Arie juga membantah rumor bahwa dana tambahan ini akan digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ini untuk menggerakkan sektor riil, bukan untuk program MBG. Dana ini untuk semua,” tegasnya.
Tambahan anggaran ini diharapkan dapat memperkuat sektor koperasi, memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat, dan mendukung keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan alokasi yang tepat, dana ini diharapkan mampu menjadi penggerak utama bagi sektor riil di Indonesia.
Pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana ini akan menjadi kunci keberhasilan program tersebut, memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
