Suaraindo.com – Kalangan ekonom menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong hilirisasi komoditas di Indonesia, namun ada saran agar kebijakan tersebut dimodifikasi. Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damhuri, menekankan pentingnya menyesuaikan strategi hilirisasi agar tidak terkesan proteksionis. “Hilirisasi tidak hanya berfokus pada domestik saja, tetapi harus dikembangkan dalam konteks regional dan global,” ujar Yose dalam diskusi pada Jumat (25/10/2024).
Yose menyarankan agar program hilirisasi juga diarahkan untuk membangun rantai pasokan dan nilai produk Indonesia. Dengan langkah ini, diharapkan Indonesia dapat menambah nilai komoditasnya tanpa harus menghadapi gugatan internasional seperti yang terjadi pada kebijakan larangan ekspor nikel.
Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap hilirisasi dalam rapat kabinet perdana. Ia meminta para menteri untuk mengidentifikasi komoditas yang dapat diolah di dalam negeri sebagai bagian dari upaya menciptakan kemakmuran. Langkah ini melanjutkan kebijakan era Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor bahan mentah nikel untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Guru Besar FEB UI, Telisa Aulia Falianty, menilai hilirisasi tidak hanya harus fokus pada sektor tambang, tetapi juga perlu diperluas ke sektor pangan dan manufaktur. “Hilirisasi di sektor pangan lebih berkelanjutan meskipun skalanya kecil dibandingkan tambang,” kata Telisa, seraya menyebutkan bahwa produk manufaktur seperti otomotif dan elektronik juga memiliki potensi besar.
Selain tantangan dalam menghadapi tuduhan proteksionisme, Indonesia juga harus menghadapi tuduhan kerja paksa dalam industri nikel oleh AS. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan tegas membantah tudingan tersebut, seraya memastikan bahwa upaya hilirisasi tetap sesuai dengan prinsip perdagangan global.
Pakar menekankan bahwa kebijakan hilirisasi harus terus disempurnakan agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang globalisasi dan menarik lebih banyak investasi asing, sambil menghindari konflik perdagangan.
