Suaraindo.com – Keputusan Indonesia untuk bergabung sebagai mitra BRICS menuai berbagai pandangan dari para pakar. Ariawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional, menilai langkah ini bisa memberikan keuntungan signifikan bagi Indonesia, terutama dalam memperluas pasar ekspor. “BRICS memungkinkan Indonesia memperluas pasar ekspor,” kata Ariawan dalam wawancara, Jumat (25/10/2024). Menurutnya, keputusan ini juga membuka akses pendanaan infrastruktur melalui New Development Bank (NDB).
Selain potensi ekonomi, Ariawan menyebutkan bahwa keanggotaan BRICS dapat meningkatkan pengaruh diplomatik Indonesia di kancah internasional. Ia menambahkan, Indonesia bisa memanfaatkan keunggulan komparatifnya untuk menyusun ulang kebijakan perdagangan dan memperkuat posisi politik di forum global.
Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damhuri, yang skeptis terhadap manfaat bergabungnya Indonesia di BRICS. Ia berpendapat bahwa Indonesia seharusnya fokus pada keanggotaannya di G20 yang memiliki skala ekonomi lebih besar. “Indonesia itu anggota G20, kita tidak terlalu memerlukan suatu platform baru,” ujarnya.
Menurut Yose, kondisi Indonesia tidak sama dengan negara ASEAN lain yang bergabung dalam BRICS seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia, yang bukan anggota G20. Ia menganggap langkah tersebut lebih relevan bagi negara-negara yang tidak memiliki posisi sekuat Indonesia di forum global.
Yose menambahkan bahwa Indonesia lebih baik mendorong agar negara-negara ASEAN lainnya dapat menjadi anggota G20, daripada bergabung dengan platform yang dianggap belum jelas tujuannya. Ia menganggap keputusan bergabung dengan BRICS lebih bersifat strategis politik ketimbang memberikan manfaat nyata.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan pendaftaran resmi Indonesia sebagai mitra BRICS dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia. Forum yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan koordinasi di antara negara-negara berkembang.
