Suaraindo.com – Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas Prabowo-Gibran, menegaskan bahwa dalam program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dijalankan selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran, kontraktor besar dilarang ikut serta dalam proyek pembangunan rumah di pedesaan. Hashim menyatakan bahwa pembangunan 2 juta rumah di desa setiap tahun akan dipercayakan kepada kontraktor kecil, UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Prabowo ingin 2 juta unit (rumah) di desa dibangun oleh kontraktor kecil, UMKM, koperasi, BUMDes,” ujar Hashim dalam sebuah pernyataan. Ia menekankan pentingnya mengedepankan keadilan sosial dalam pembangunan tersebut agar kelas menengah dapat berkembang dan menghindari keterlibatan kontraktor besar.
Hashim juga menegaskan bahwa konglomerat besar tidak diperkenankan untuk mengambil bagian dalam proyek ini, demi memastikan bahwa program ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal. “Maaf kalau keluarga Ciputra punya kontraktor, jangan masuk ke desa,” katanya.
Dalam rangka mewujudkan program ini, Hashim mengaku telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), dan Perumnas. Kerja sama ini ditujukan untuk memastikan kesuksesan pembangunan rumah di perkotaan dan pedesaan.
Selain itu, untuk memperkuat perencanaan dan implementasi program, Hashim juga menggandeng perusahaan dari Singapura, Housing & Development Board (HBD), sebagai penasihat dalam proyek pengadaan rumah ini. Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings yang bergerak di bidang pengembangan perkotaan dan infrastruktur, juga turut serta dalam proyek ini sebagai konsultan.
