Menu

Mode Gelap
HET Beras Medium dan Premium 2025 Ditetapkan Sama seperti 2024 Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Berharap Pimpinan KPK Mempertimbangkan Permohonan Praperadilan Pertemuan Pertama Pemprov Jakarta dengan Tim Transisi Pramono-Rano Dijadwalkan Hari Ini Indonesia Bersiap Luncurkan Digital ID pada 17 Agustus 2025: Transformasi Digital Layanan Pemerintah Struktur Baru Kementerian Komunikasi dan Digital: Raline Shah dan Fifi Aleyda Yahya Masuk Jajaran Pejabat

Nasional · 23 Aug 2024 20:23 WIB ·

Mahasiswa Berbagai Elemen Turun ke Jalan, Kawal Putusan MK dan Tuntut Keadilan di Depan KPU


 Mahasiswa Berbagai Elemen Turun ke Jalan, Kawal Putusan MK dan Tuntut Keadilan di Depan KPU Perbesar

Suaraindo.com – Mahasiswa dari berbagai elemen kembali turun ke jalan, kali ini menuju kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/8/2024). Mereka menyuarakan tuntutan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap krusial bagi masa depan bangsa.

Beberapa kelompok mahasiswa yang hadir dalam aksi ini antara lain Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan atribut dominan hijau, mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan jaket merah, serta mahasiswa dari Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Jakarta yang mengenakan jaket ungu.

“Kami hanya tunduk pada konstitusi. Hari ini PB HMI datang ke gedung KPU dengan tema jihad konstitusi. Kehadiran kami ingin mengetuk hati para senior kami agar PKPU segera dikeluarkan terkait keputusan MK. Semua rakyat bersepakat hari ini bahwa ini adalah ulah rezim Jokowi, rezim yang merasa berkuasa di republik ini,” ujar salah satu perwakilan HMI dalam orasinya.

Selain HMI, mahasiswa dari berbagai universitas juga mengecam kebijakan pemerintah yang dinilai menekan rakyat dan mengabaikan keadilan.

“Hari ini gerakan mahasiswa, buruh dibungkam, diintimidasi, dipenjarakan, diinjak bahkan dikubur dalam tahanan. Kekuasaan tidak berpihak lagi pada rakyat,” tegas salah seorang mahasiswa dalam orasinya.

Orasi tersebut mengungkapkan kekesalan terhadap pemerintahan eksekutif dan legislatif yang dianggap telah mengabaikan kepentingan rakyat.

Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

HET Beras Medium dan Premium 2025 Ditetapkan Sama seperti 2024

13 January 2025 - 16:15 WIB

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Berharap Pimpinan KPK Mempertimbangkan Permohonan Praperadilan

13 January 2025 - 16:13 WIB

Pertemuan Pertama Pemprov Jakarta dengan Tim Transisi Pramono-Rano Dijadwalkan Hari Ini

13 January 2025 - 16:12 WIB

Indonesia Bersiap Luncurkan Digital ID pada 17 Agustus 2025: Transformasi Digital Layanan Pemerintah

13 January 2025 - 14:52 WIB

Struktur Baru Kementerian Komunikasi dan Digital: Raline Shah dan Fifi Aleyda Yahya Masuk Jajaran Pejabat

13 January 2025 - 14:50 WIB

Hasto Kristiyanto Hadiri Pemeriksaan KPK, Terkait Kasus Suap PAW Harun Masiku

13 January 2025 - 14:47 WIB

Trending di Hukum