Suaraindo.com – Indonesia bersiap memasuki babak baru dalam transformasi digital dengan penerapan sistem Digital ID, yang direncanakan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Agustus 2025. Sistem ini diharapkan membawa perubahan besar dalam layanan pemerintah, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial dan optimalisasi pengelolaan data warga negara.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan pentingnya dukungan penuh terhadap program ini. Ia menyampaikan bahwa pihak yang tidak mendukung langkah strategis ini harus siap diganti.
“Itu sebabnya saya minta Bapak Presiden, saya bilang kita akan coba 17 Agustus. Tapi kalau ada orang enggak setuju di sini, kepada Pak Presiden kami usulkan ya diganti saja,” ujar Luhut dalam sebuah kesempatan.
Salah satu contoh implementasi Digital ID yang diungkap Luhut adalah dalam pengucuran bantuan tunai langsung. Sistem ini memungkinkan bantuan diverifikasi secara otomatis menggunakan barcode untuk memastikan dana digunakan sesuai arahan pemerintah, seperti membeli kebutuhan pokok di desa.
“Misalnya di desa beli telur, beli ayam, itu akan ada barcodenya. Yang membuat sistem ini itu, karena kita ada pengalaman dengan dulu PeduliLindungi. Kita tidak keluar duit macam-macam dan ternyata kita bisa. Ada infrastruktur, keluar dana, tapi BPKP kita minta audit berkala,” jelasnya.
Dalam transformasi digital kali ini, pemerintah menekankan pendekatan berbeda. Program Digital ID tidak lagi mengandalkan vendor eksternal seperti pada proyek sebelumnya, melainkan sepenuhnya dikembangkan oleh pihak dalam negeri. Beberapa instansi seperti LKPP, Peruri, dan Telkom akan memimpin pembangunan sistem ini.
“Anak-anak Indonesia itu ada 300 yang bekerja di LKPP, Peruri, Telkom. Presiden kemarin malam setuju bertemu mereka 2-3 minggu dari ini, setelah sistem ini terbentuk. Jadi sistem ini bukan sistem baru dan tidak seperti e-KTP mau tender sekian triliun, tidak ada itu,” ungkap Luhut.
Ia juga menekankan bahwa peran anak muda Indonesia dalam proyek ini sangat signifikan. Dengan dukungan mereka, Indonesia diyakini mampu membangun sistem yang andal dan efisien tanpa perlu ketergantungan pada pihak luar.
“Karena banyak anak muda Indonesia yang hebat, jadi tidak boleh ada yang menghambat proses ini. Semua harus sepakat karena ini untuk kepentingan RI,” tambahnya.
Sistem Digital ID diharapkan akan memberikan fondasi yang kuat untuk transformasi layanan publik berbasis digital, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pelayanan pemerintah. Dengan langkah ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi negara yang lebih maju dan mandiri secara digital.
