Suaraindo.com – Mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya menanggapi isu pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Namun, Jokowi enggan berbicara banyak mengenai hal ini dan meminta agar persoalan tersebut langsung ditanyakan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tanyakan ke Kepala Otorita, tanyakan ke pemerintah,” ujar Jokowi, seperti dikutip Detikcom, Minggu (9/2/2025).
Jokowi juga mengungkap bahwa dirinya masih berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Namun, ia menegaskan bahwa pembicaraan mereka bukan terkait pembangunan IKN, melainkan sebatas kabar pribadi.
“Ya kadang-kadang mengabarkan aja, bukan urusan pekerjaan. ‘Sehat Pak Bas’, he-he…, ‘keluarga gimana’ gitu aja. Urusan ngabarke (mengabarkan),” ujar Jokowi.
Ketika ditanya lebih lanjut apakah dirinya membahas perkembangan pembangunan IKN dengan Basuki, Jokowi kembali menegaskan bahwa hal tersebut adalah urusan pemerintahan Prabowo Subianto.
“Itu kan urusan pemerintah, jangan ditarik-tarik, itu urusan pemerintah. Progres ya ke Presiden, ke menteri,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa anggaran pembangunan IKN masih belum tersedia. Ia bahkan mengungkap bahwa anggaran kementeriannya telah diblokir, termasuk yang diperuntukkan bagi proyek IKN.
“Anggaran kita diblokir semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya yang nggak ada,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Kamis (6/2/2025).
Pemblokiran ini terjadi sebagai bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, yang menetapkan pemangkasan anggaran di berbagai kementerian, termasuk pemangkasan Rp 81,38 triliun untuk Kementerian PU.
Dody bahkan sempat berseloroh bahwa satu-satunya anggaran yang berjalan saat ini hanyalah untuk makan siang menteri.
“Progresnya? Ya, buat beli makan siangnya Pak Menteri,” kata Dody sambil tertawa.
Karena anggaran IKN masih diblokir, Kementerian PU kini memprioritaskan program yang lebih mendesak, seperti persiapan infrastruktur untuk angkutan mudik Lebaran 2025.
“Ya nanti itu tunggu, satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih. Yang paling depan mata ini apa? Lebaran. Kita sukseskan Lebaran dulu, setelah itu baru (yang lain),” jelasnya.
Meskipun anggaran IKN tahun ini belum jelas, Dody memastikan bahwa hingga 31 Desember 2024, progres fisik pembangunan IKN telah mencapai 87,9% dari total anggaran yang dialokasikan pada tahun sebelumnya.
Sepanjang 2024, proyek IKN telah menyerap anggaran sebesar Rp 40,29 triliun.
“Hingga akhir Desember 2024, progres fisik IKN sudah mencapai 87,9% dari total alokasi anggaran IKN tahun 2024,” tutup Dody.
Dengan adanya pemblokiran anggaran, nasib pembangunan IKN kini bergantung pada kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto, yang masih belum memberikan pernyataan resmi terkait hal ini.
