Suaraindo.com – Proyek ambisius Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menghadapi tantangan serius setelah anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemangkasan besar-besaran. Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran untuk proyek IKN kini diblokir, yang membuat kelanjutan pembangunan ibu kota baru ini semakin kabur. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Dody menjelaskan bahwa tanpa anggaran yang jelas, progres IKN tidak bisa dilanjutkan.
“IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ujar Dody dengan nada santai, menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kemajuan proyek tersebut. Bahkan, Dody bercanda bahwa dengan anggaran yang terbatas saat ini, kementeriannya hanya cukup untuk membeli makan siang. “Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” kata Dody, yang mengundang tawa hadirin.
Sebelumnya, anggaran infrastruktur dasar untuk IKN pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp40,29 triliun. Namun, anggaran Kementerian PU untuk 2025 dipotong tajam sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara. Awalnya, anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipatok Rp110,95 triliun, namun kini hanya tersisa Rp29,57 triliun setelah dipangkas sekitar Rp81,38 triliun.
Meskipun begitu, Dody menyebutkan bahwa pada 2024, anggaran IKN yang telah terealisasi mencapai 87,9 persen. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai sektor infrastruktur penting, seperti pembangunan sumber daya air, jalan tol, dan penataan sumbu kebangsaan. “Hingga akhir Desember, 31 Desember 2024, progres fisik IKN mencapai 87,9 persen dari alokasi IKN 2024,” ungkap Dody.
Meski ada pencapaian di tahun 2024, dengan pemangkasan anggaran ini, Kementerian PU harus lebih selektif dalam menentukan prioritas. Dody mengungkapkan bahwa fokus Kementerian PU dalam waktu dekat akan beralih ke tugas-tugas mendesak, seperti persiapan untuk mudik dan perayaan Idulfitri serta Nyepi. “Kerjanya satu-satu. Pemotongan anggaran itu atas dasar Inpres dan Kementerian Keuangan, dan sudah disepakati (anggarannya di) Komisi V,” jelas Dody.
Dengan pemangkasan anggaran yang signifikan, masa depan proyek IKN Nusantara kini berada dalam ketidakpastian. Masyarakat dan pelaku pembangunan tentu berharap ada solusi cepat agar proyek strategis ini tidak terhenti. Namun, dengan anggaran yang terbatas, pemerintah perlu merumuskan langkah-langkah lebih bijak dan realistis untuk melanjutkan pembangunan IKN yang diharapkan bisa menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia di masa depan.
