Suaraindo.com – Pasca putusnya hubungan panjang dengan PDI Perjuangan (PDIP), spekulasi mengenai langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir. Beragam analisis mencuat, mulai dari kemungkinan bergabung ke partai politik lain hingga perannya sebagai king maker di kancah politik nasional.
Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam, menyebut bahwa Partai Golkar merupakan pilihan paling strategis bagi Jokowi. Ia mengaitkan pandangannya dengan dinamika politik terkini, termasuk pergantian kepemimpinan di Golkar yang kini dinahkodai Bahlil Lahadalia.
“Indikasi politik yang menguat selama ini mengarah ke Golkar. Beberapa momentum sempat terjadi untuk ‘menguningkan’ Jokowi dan Gibran, meskipun akhirnya tertunda,” ujar Umam dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).
Menurutnya, pergantian kepemimpinan di Golkar dianggap sebagai bagian dari operasi cipta kondisi untuk memuluskan langkah Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, ke bawah naungan partai berlambang beringin tersebut.
Meskipun Golkar disebut sebagai pilihan ideal, Umam tidak menutup kemungkinan Jokowi bergabung ke Gerindra. Jika spekulasi ini benar, langkah tersebut dapat memperkuat dugaan adanya “tukar guling” kekuasaan antara Jokowi dan Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024.
“Jika Gibran ke Golkar, maka wajar jika Jokowi memikirkan langkah ke Gerindra. Ini mengonfirmasi isu lama tentang kesepakatan politik antara Jokowi dan Prabowo,” tambah Umam.
Namun, Jokowi tampaknya masih menimbang dengan cermat langkah berikutnya. Dalam keterangannya kepada media di Solo, ia menegaskan bahwa belum memiliki rencana bergabung ke partai mana pun, termasuk Golkar atau Gerindra.
“Komunikasi ada, tapi belum ada rencana masuk partai mana pun. Saat ini, saya masih partai perorangan,” kata Jokowi, Senin (9/12/2024).
Jokowi sebagai King Maker
Sebagian pengamat berpendapat bahwa Jokowi lebih baik mengambil peran sebagai king maker. Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menyebut bahwa pengaruh Jokowi tetap signifikan meski tanpa afiliasi partai politik.
“Jokowi tanpa partai bisa tetap efektif. Pilihannya untuk mendukung kandidat tertentu selama Pilkada 2024 membuktikan bahwa kekuatan politiknya masih besar,” ujar Usep.
Langkah Jokowi ini mencerminkan strategi untuk mendiaspora pengaruhnya, dengan menyebarkan dukungan politik keluarganya ke berbagai partai.
Hubungan Jokowi dengan PDIP mulai renggang sejak isu perpanjangan masa jabatan presiden mencuat. Ketegangan memuncak saat Jokowi memberikan restu kepada Gibran untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024, bertentangan dengan kandidat PDIP, Ganjar Pranowo. Hal ini membuat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, secara tegas menyatakan bahwa Jokowi dan keluarganya tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.
“Kami jaga kehormatan Pak Jokowi, Gibran, atau Bobby. Silakan kembalikan KTA jika sudah tidak ingin bersama,” ungkap Hasto.
Analis Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyebut bahwa kendaraan politik tetap diperlukan bagi Jokowi untuk mempertahankan relevansi politiknya, terlebih jika ia ingin mendukung dinasti politik keluarganya.
“Tanpa kendaraan politik, manuver Jokowi akan terbatas. Langkah untuk mendukung Gibran dan Kaesang memerlukan basis struktural yang kuat,” tutur Agung.
Dengan usianya yang masih relatif muda untuk ukuran mantan presiden, Jokowi dinilai memiliki waktu untuk memutuskan langkah strategis ke depan. Apakah ia akan memilih Golkar, Gerindra, atau tetap independen, waktu yang akan menjawabnya.
