Suaraindo.com – Pemerintah Indonesia terus menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan yang berperan besar dalam perekonomian negara. Kelapa sawit menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) yang signifikan dan memberikan lapangan pekerjaan bagi 16 juta orang, terutama para pekebun rakyat. Namun, sawit menghadapi tantangan dari kampanye hitam negara-negara Uni Eropa.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman, menjelaskan bahwa Indonesia telah berupaya mempromosikan pengelolaan sawit yang berkelanjutan. “Kita sudah memperkenalkan ISPO sejak 2011 dan akan memperbarui lagi, yang sebelumnya sertifikat keberlanjutan ini hanya di sektor hulu, nanti akan sampai ke hilir,” ujarnya di Nusa Dua, Bali, Jumat (4/10/2024).
Indonesia juga berjuang melawan Undang-Undang Antideforestasi Uni Eropa (EUDR), yang kabarnya akan ditunda pemberlakuannya selama satu tahun. Eddy menyatakan bahwa Indonesia terus memperbaiki diri dalam hal keberlanjutan dan ketertelusuran, sambil melakukan kebijakan peremajaan sawit dan menurunkan pungutan ekspor untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani.
Pemerintah Indonesia juga memaksimalkan seluruh bagian dari kelapa sawit, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari katalisator, sepatu, hingga biodiesel. Eddy menambahkan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat, pekebun, dan perusahaan untuk memastikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan rakyat.
