Suaraindo.com – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil survei menunjukkan bahwa 81,4% responden merasa puas dengan kinerja Prabowo selama lebih dari tiga bulan menjabat sebagai Presiden Indonesia.
Survei ini dilakukan pada 20-28 Januari 2025 dengan melibatkan 1.220 responden yang dipilih melalui metode multistage random sampling. Target populasi survei mencakup warga negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Dengan margin of error sebesar ±2,9% dan tingkat kepercayaan mencapai 95%, survei ini juga menerapkan quality control terhadap hasil wawancara.
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat merasa puas terhadap pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertama.
“Sebanyak 81,4% responden menyatakan sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Angka ini sering kali mencerminkan bukan hanya evaluasi terhadap kinerja, tetapi juga harapan dan dukungan terhadap pemerintahan yang masih baru,” ujar Djayadi dalam konferensi pers virtual melalui kanal YouTube LSI, Rabu (5/2/2025).
Menurut Djayadi, tingginya tingkat kepuasan ini bisa jadi mencerminkan optimisme masyarakat terhadap program-program yang mulai dijalankan oleh Prabowo.
“Jika ditanya mengapa angkanya tinggi, kemungkinan besar ini bukan sekadar evaluasi, melainkan juga harapan serta bentuk dukungan terhadap pemerintahan yang baru berjalan,” tambahnya.
Hasil Survei Tingkat Kepuasan terhadap Presiden Prabowo*
Dalam survei ini, LSI mengajukan pertanyaan: “Secara umum, apakah sejauh ini Anda sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto?” Berikut hasil rinciannya:
Sangat Puas: 18,8%
Cukup Puas: 62,6%
Kurang Puas: 14,9%
Tidak Puas Sama Sekali: 0,6%
Tidak Tahu/Tidak Menjawab: 3,1%
Survei ini menjadi salah satu indikator awal terhadap persepsi masyarakat mengenai kepemimpinan Prabowo. Pemerintah diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik dengan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat.
