Menu

Mode Gelap
10.000 Buruh Sritex Siap Gelar Aksi ke Jakarta: Desak Pemerintah Pertimbangkan Nasib Mereka Koordinasi Polresta Tangerang dan Puspom TNI: Diduga Penembak Bos Rental Mobil Oknum TNI KPk Sita Deposito Rp 62 T Hasil Kasus PT PP PBNU Harap Bisa Ikut Serta Dalam Program Makan Bergizi Gratis Rencana Pembatasan Usia Jamaah Haji Semakin Mecuat, Kemenag Mulai Bahas Bersama DPR

Hukum · 11 Dec 2024 09:34 WIB ·

Perangi Penyelundupan, Presiden Prabowo Subianto: Kekayaan RI Tidak Boleh Keluar


 Perangi Penyelundupan, Presiden Prabowo Subianto: Kekayaan RI Tidak Boleh Keluar Perbesar

Suaraindo.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran untuk memerangi tindakan penyelundupan ke dalam maupun ke luar negeri. Hal ini disampaikan saat kegiatan penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025 ke Kementerian/ Lembaga Negara serta Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

“Kita harus memerangi penyelundupan,” kata Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo bertekad menegakkan hukum yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan UU. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto juga meminta semua pelaku ekonomi harus mematuhi semua ketentuan berlaku.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tindak penyelundupan telah menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat Indonesia.

Baginya, seluruh kekayaan Indonesia tidak boleh sampai lari diselundupkan ke luar negeri.

“Kita harus memerangi penyelundupan, ke dalam dan ke luar, kekayaan kita tidak boleh di selundupkan keluar Indonesia” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto ingin mengutamakan hilirisasi dalam mengelola kekayaan Indonesia. Baginya, tidak ada tawar menawar lagi untuk semua komoditas yang dimiliki Indonesia, harus diolah di dalam negeri.

Dalam sektor pendidikan dan Kesehatan, pemerintah ingin menempatkan sektor tersebut menjadi prioritas.

“Banyak negara alokasi terbesar dalam APBN adalah pertahanan. Demikian AS, India, alokasi terbesar adalah pertahanan. Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Pendidikan adalah prioritas,” katanya. (RZA)

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

10.000 Buruh Sritex Siap Gelar Aksi ke Jakarta: Desak Pemerintah Pertimbangkan Nasib Mereka

4 January 2025 - 13:19 WIB

Koordinasi Polresta Tangerang dan Puspom TNI: Diduga Penembak Bos Rental Mobil Oknum TNI

4 January 2025 - 13:17 WIB

KPk Sita Deposito Rp 62 T Hasil Kasus PT PP

4 January 2025 - 12:33 WIB

PBNU Harap Bisa Ikut Serta Dalam Program Makan Bergizi Gratis

4 January 2025 - 12:29 WIB

Rencana Pembatasan Usia Jamaah Haji Semakin Mecuat, Kemenag Mulai Bahas Bersama DPR

4 January 2025 - 12:28 WIB

KPK Periksa Mantan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie sebagai Saksi Kasus Suap dan Perintangan Penyidikan Harun Masiku

3 January 2025 - 14:47 WIB

Trending di Hukum