Suaraindo.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menerima daftar lebih dari 300 pengusaha sawit nakal yang diduga mengemplang pajak dengan nilai mencapai lebih dari Rp 300 triliun. Daftar tersebut diperoleh dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala BKPK Muhammad Yusuf Ateh, dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Hal ini diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo sekaligus anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo, saat bertemu dengan para pengusaha di Gedung Kadin Indonesia, Senin (7/10/2024). “Ada indikasi pengusaha yang nakal, data ini dari Pak Luhut dan Pak Ateh, dikonfirmasi KLHK bahwa jutaan hektar kawasan hutan diokupasi secara ilegal oleh pengusaha sawit nakal, dan mereka belum bayar pajak,” kata Hashim.
Ia memastikan bahwa daftar tersebut tidak melibatkan anggota Kadin. “Ada Rp 300 triliun yang belum dibayar, tapi saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu. Namun, saya akan cek lagi dan ada peringatan bersahabat, ‘please pay up,'” ujarnya.
Dengan kebijakan penguatan pengawasan pajak, pemerintahan Prabowo diproyeksikan akan memperoleh tambahan penerimaan negara senilai Rp 50 triliun per tahun. Hashim menambahkan, “Dengan Rp 50 triliun dari satu kebocoran ini, kita bisa memberi makanan gratis dua kali sehari untuk 9 juta anak.”
