Suaraindo.com – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan memilih opsi gencatan senjata dengan Hamas di Gaza sampai Hamas memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh Israel. Pernyataan ini datang sebagai respons terhadap upaya gencatan senjata yang telah diproses selama beberapa bulan. Langkah ini meningkatkan ketegangan, mengancam keberhasilan upaya perdamaian yang telah dilakukan, dan memperburuk kemungkinan kesepakatan yang semakin menjauh.
Sebelumnya, pada Rabu (15/1/2025), mediator antara Hamas dan Israel mengumumkan adanya gencatan senjata yang direncanakan akan dimulai pada Minggu (19/1/2025). Namun, pernyataan Netanyahu yang datang pada Kamis (16/1/2025) menyebabkan kekhawatiran mengenai potensi kegagalan kesepakatan ini, baik karena ketidaksepakatan di menit-menit terakhir atau karena oposisi dari kelompok garis keras.
Menurut pernyataan resmi dari Kantor Netanyahu, Hamas telah mengingkari beberapa bagian dari perjanjian yang telah dicapai dengan mediator dan Israel. Mereka juga menambahkan bahwa upaya ini memunculkan krisis yang mengancam kesepakatan.
Namun, pejabat senior Hamas, Izzat el-Reshiq, menegaskan bahwa kelompok perlawanan Palestina ini tetap berkomitmen pada kesepakatan gencatan senjata tersebut. Menurut media Israel, masalah yang menjadi ketidaksepakatan sudah berhasil diselesaikan. Sementara itu, Menteri Sayap Kanan Israel, Itamar Ben Gvir, menyatakan bahwa dia akan mundur dari pemerintahan jika gencatan senjata ini diterima. Ia menilai kesepakatan tersebut sebagai langkah yang sembrono dan tidak bertanggung jawab. Ben Gvir menyatakan bahwa menerima gencatan senjata akan menghapus hasil dari perang yang telah dicapai dan membebaskan tahanan Palestina serta menyerahkan wilayah Gaza.
