Suaraindo.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menegaskan pentingnya kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum langsung dalam memilih kepala daerah. Hal ini disampaikan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP, Deddy Sitorus, sebagai respons terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke mekanisme DPRD.
“Kami menganut prinsip kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama dalam pemilu. Vox populi, vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, yang diwujudkan melalui pemilu langsung,” ujar Deddy dalam konferensi pers, Jumat (13/12) malam.
Terkait alasan tingginya biaya pilkada yang disebut Prabowo, Deddy menilai hal tersebut disebabkan oleh moral dan etika kontestan politik yang telah menyimpang. Ia menyebut elite politik sering kali menjadi sumber masalah dengan praktik politik uang.
“Jangan hanya menyalahkan rakyat soal biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu elite politik sendiri,” tegasnya.
Namun, Deddy mengatakan PDIP belum mengambil sikap resmi terhadap wacana Prabowo. Partai akan mempertimbangkan usulan revisi UU Pilkada dan mengkaji kelayakan pelaksanaan gagasan tersebut.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengkritik wacana ini dengan menyebutnya sebagai kemunduran demokrasi. Menurutnya, masalah tingginya biaya pilkada seharusnya menjadi evaluasi bagi partai politik.
“Fenomena politik uang yang masif bukan alasan mengembalikan pilkada ke DPRD. Sebaliknya, perlu perbaikan pada praktik politik agar tidak menggunakan cara-cara tidak elegan,” ujar Adi.
Adi juga menyoroti peran partai dalam memberlakukan mahar politik dan pembiayaan kampanye yang mahal. Ia mendorong adanya komitmen partai untuk melarang praktik politik uang dengan sanksi yang tegas.
“Partai harus membuat pakta integritas. Haram hukumnya mahar atau distribusi uang kepada masyarakat. Itulah akar dari tingginya biaya pilkada,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam pidatonya di acara perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12). Menurutnya, sistem ini lebih efisien seperti yang diterapkan di negara-negara tetangga.
“Saya lihat negara-negara seperti Malaysia dan Singapura efisien. Sekali pilih anggota DPRD, ya DPRD itulah yang memilih gubernur atau bupati,” kata Prabowo. Ia juga menilai sistem tersebut dapat menekan pengeluaran negara untuk Pilkada.
