Arsip Tanda: Korupsi

Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara

Suaraindo.com, Jakarta -Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Edhy Prabowo terbukti bersalah menerima uang suap yang totalnya mencapai Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur. Hakim mengatakan Edhy menerima uang …

Baca selengkapnya »

Bupati Mamberamo Raya Tersangka Kasus Korupsi Dana Covid-19

Suaraindo.com, Jayapura – Direktur Reskrimsus Polda Papua telah menetapkan status tersangka kasus dugaan korupsi dana COVID-19 di Mamberamo Raya terhadap Bupati Mamra DD, tapi masih ada kemungkinan akan bertambah tersangka-tersangka lainnya. Bupati Mamberamo Raya DD ditetapkan sebagai tersangka kasus dana COVID-19 pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 3.153.100.000,00. Bupati Mamberamo …

Baca selengkapnya »

Total Kerugian Negara Kasus ASABRI Capai Rp 22,78 T

Suaraindo.com, Jakarta -Pada Bulan Februari 2021 Kejagung mengungkap total kerugian keuangan negara akibat kasus PT ASABRI sebanyak Rp 23,7 triliun. Kejagung mengklaim hasil ini diperoleh dari perhitungan BPK. Namun pada hari ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama BPK merilis hasil perhitungan tetap kerugian negara dalam skandal ASABRI. Jaksa Agung mengatakan …

Baca selengkapnya »

Selidiki Dugaan Korupsi Rp 300 Miliar, Polda Metro Panggil Dirut Telkomsel

Suara Indo, Jakarta-Polda Metro Jaya memanggil Direktur Utama PT Telkomsel Setyanto Hantoro dan Direksi PT Telkom Indonesia Edi Witjara untuk mengklarifikasi dugaan tindak pidana korupsi, Kamis (27/5). Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan kedua terperiksa berhalangan hadir untuk memenuhi pemeriksaan oleh penyidik Subdit V Korupsi Direktorat …

Baca selengkapnya »

Korupsi Penyelewengan Dana Negara di Papua Akan Diusut

Suaraindo.com, Jakarta -Sederet kebijakan pemerintah untuk pembangunan Papua yang dasarnya adalah pendekatan kesejahteraan terus dilakukan Pemerintah Pusat. Mulai dari dana otsus hingga kebijakan afirmasi mengenai kuota orang asli Papua di parlemen. Menko Polhukam, Mahfud Md, memaparkan sederet kebijakan pemerintah terkait Papua. Ada kebijakan umum hingga kebijakan khusus yang melalui pendekatan …

Baca selengkapnya »

Usut Korupsi Tambang, KPK Periksa Direktur PT Lintas Usaha Beyond Energi

Suaraindo,com, Jakarta-Kasus dugaan suap terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM dengan tersangka pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Samin Tan (SMT) terus dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Lintas Usaha Beyond Energi …

Baca selengkapnya »

Moeldoko Sampaikan Pesan Penting dari Jokowi, Tutup Celah Korupsi

Suaraindo,com, Jakarta-Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan komitmen Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Moeldoko, Presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu sangat menolak praktik korupsi dalam menjalankan roda pemerintahan. “Saya ingin mengingatkan arahan Bapak Presiden yang sering disampaikan saat rapat terbatas kabinet, yaitu untuk menciptakan …

Baca selengkapnya »

Polda Riau Selidiki Dugaan Korupsi Dana Kampus UPP Rp 6,5 Miliar

Suaraindo.com, Riau-Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau mulai menyelidiki dugaan penggelapan dana Universitas Pasir Pangaraian (UPP) sebesar Rp 6,5 miliar oleh Ketua Yayasan Pembangunan Rokan Hulu (YPRH) Hafith Syukri dan bendahara Afrizal Anwar. Penyelidikan itu dimulai atas laporan Aliansi Mahasiswa dan Alumni Universitas Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. …

Baca selengkapnya »

Djoko Tjandra Mengaku tak Berniat Suap Jaksa Pinangki dan Para Jenderal Polisi

Suaraindo.com, Jakarta-Kubu terdakwa Djoko Tjandra membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut ada pemberian suap kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari dan dua jenderal polisi, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo. Tim penasihat hukum Djoko mengatakan uang tersebut bukan suap melainkan biaya konsultan. Pernyataan itu disampaikan tim penasihat hukum …

Baca selengkapnya »