Menu

Mode Gelap
Pemprov DKI Buka Lowongan 1.700 Guru KKI Bulan Agustus 2024 Telkom Luncurkan Platform IoT Antares untuk Energi Berkelanjutan di Industri Manufaktur Tel Aviv Diserang Drone Houthi, Menewaskan Satu Orang dan Melukai Empat Lainnya Adhi Karya Masuk Indeks PEFINDO i-Grade, Tunjukkan Komitmen dan Kinerja Unggul BRI Jalin Kerjasama Strategis dengan PP Muhammadiyah untuk Layanan Perbankan Terbaik

Nasional · 26 May 2024 00:09 WIB ·

Siap-siap! Bayar Tol Tanpa Berhenti Segera Dimulai


 Siap-siap! Bayar Tol Tanpa Berhenti Segera Dimulai Perbesar

Suaraindo.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah penerapan sistem bayar tol tanpa berhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF).

Peraturan yang ditandatangani pada 20 Mei 2024 ini secara khusus mengatur sistem MLFF pada pasal 67 mengenai pengumpulan tol dari pengguna jalan tol.

“Sistem pengumpulan tol secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teknologi nontunai nirsentuh nirhenti (MLFF),” bunyi Pasal 67 Ayat 2.

Pelaksanaan sistem tol non tunai nirsentuh nirhenti ini akan diatur oleh Menteri terkait dan badan usaha yang bisa dikenai layanan.

Menteri bertanggung jawab memastikan badan usaha mendapatkan seluruh pendapatan tol dari setiap kendaraan yang menggunakan Jalan Tol sesuai dengan jenis kendaraan dan tarif tol. Selain itu, Menteri juga harus menjamin ketersediaan dan keberlangsungan layanan pengumpulan tol kepada badan usaha.

“Menteri dapat bekerja sama dengan badan usaha pelaksana untuk melaksanakan pengumpulan tol dengan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti,” tegas Pasal 67 Ayat 5.

Badan usaha pelaksana yang dimaksud adalah badan yang didirikan untuk mengelola dan bertanggung jawab atas pemenuhan layanan sistem pengumpulan tol nontunai nirsentuh nirhenti di Jalan Tol.

PP ini juga menegaskan bahwa biaya layanan akan digunakan untuk membayar badan usaha pelaksana. Jika terdapat kelebihan pemasukan dari biaya layanan, maka kelebihan tersebut akan menjadi penerimaan negara bukan pajak.

Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pemprov DKI Buka Lowongan 1.700 Guru KKI Bulan Agustus 2024

21 July 2024 - 17:42 WIB

Telkom Luncurkan Platform IoT Antares untuk Energi Berkelanjutan di Industri Manufaktur

21 July 2024 - 17:01 WIB

Adhi Karya Masuk Indeks PEFINDO i-Grade, Tunjukkan Komitmen dan Kinerja Unggul

21 July 2024 - 16:43 WIB

BRI Jalin Kerjasama Strategis dengan PP Muhammadiyah untuk Layanan Perbankan Terbaik

21 July 2024 - 16:40 WIB

Kereta Api Tanpa Rel Dijadwalkan Tiba di Ibu Kota Nusantara (IKN) Pada Akhir Juli 2024

13 July 2024 - 23:25 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Resmikan 2 Kapal Perang Indonesia Buatan Dalam Negeri

12 July 2024 - 19:17 WIB

Trending di Nasional