Menu

Mode Gelap
TikTok dan ByteDance Ajukan Tuntutan untuk Batalkan Aturan Penjualan oleh Pemerintah AS Trump Selamat, Pelaku dan Seorang Peserta Kampanye Tewas Trump Ditembak saat Kampanye di Pennsylvania Kereta Api Tanpa Rel Dijadwalkan Tiba di Ibu Kota Nusantara (IKN) Pada Akhir Juli 2024 Wakil Presiden Indonesia ke-10, Jusuf Kalla Bertemu Petinggi Hamas di Doha Qatar

Nasional · 31 May 2024 21:16 WIB ·

Siap Gelar Unjuk Rasa, Partai Buruh dan KSPI Minta Pemerintah Batalkan Tapera


 Siap Gelar Unjuk Rasa, Partai Buruh dan KSPI Minta Pemerintah Batalkan Tapera Perbesar

Suaraindo.com – Regulasi mengenai Tapera ini diteken oleh Presiden Jokowi pada Senin, 20 Mei 2024. Aturannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 sebagai perubahan dari PP Nomor 25 Tahun 2020. 

Menanggapi hal ini Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal mengungkapkan Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi unjuk rasa terkait Keputusan Presiden Jokowi tersebut.

“Partai Buruh dan KSPI menolak program Tapera dijalankan saat ini karena akan semakin memberatkan kondisi ekonomi buruh, PNS, TNI, Polri dan Peserta Tapera. Partai Buruh dan KSPI sedang mempersiapkan aksi besar-besaran untuk isu Tapera, Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan program KRIS dalam Jaminan Kesehatan yang kesemuanya membebani rakyat,” tutupnya.

Menurut Said Iqbal, program Tapera dengan memotong upah ini tidak tepat karena membebani buruh dan rakyat. Dalam kebijakan tersebut juga belum ada kejelasan apakah buruh dan peserta Tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program Tapera ataukah tidak.

Alasan kedua mengapa Tapera membebani buruh dan rakyat saat ini adalah, dalam lima tahun terakhir ini, upah riil buruh (daya beli buruh) turun 30%. Hal ini akibat upah tidak naik hampir 3 tahun berturut-turut dan tahun ini naik upahnya murah sekali. Bila dipotong lagi 3% untuk Tapera, tentu beban hidup buruh semakin berat, apalagi potongan iuran untuk buruh lima kali lipat dari potongan iuran pengusaha.

Alasan ketiga mengapa Tapera membebani buruh dan rakyat, menurutnya, program Tapera tidak tepat dijalankan sekarang sepanjang tidak ada kontribusi iuran dari pemerintah sebagaimana program penerima bantuan iuran dalam program Jaminan Kesehatan
Sedangkan alasan keempat, Program Tapera terkesan dipaksakan hanya untuk mengumpulkan dana masyarakat khususnya dana dari buruh, PNS, TNI/Polri, dan masyarakat umum. Jangan sampai korupsi baru merajalela di Tapera sebagaimana terjadi di ASABRI dan TASPEN. Dengan demikian, Tapera kurang tepat dijalankan sebalum ada pengawasan yang sangat melekat untuk tidak terjadinya korupsi dalam dana program Tapera.

Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kereta Api Tanpa Rel Dijadwalkan Tiba di Ibu Kota Nusantara (IKN) Pada Akhir Juli 2024

13 July 2024 - 23:25 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Resmikan 2 Kapal Perang Indonesia Buatan Dalam Negeri

12 July 2024 - 19:17 WIB

Indonesia Siap Luncurkan BBM Rendah Sulfur untuk Kurangi Polusi Udara

12 July 2024 - 15:00 WIB

Putus Generasi Sandwich, Ini Program OJK

8 July 2024 - 20:14 WIB

OJK Hadapi Tantangan Identifikasi Rekening Judi Online dengan Transaksi Kecil

8 July 2024 - 20:11 WIB

Smelter Nikel PT KFI di Kalimantan Timur Siap Serap 10 Ribu Tenaga Kerja Lokal

8 July 2024 - 20:08 WIB

Trending di Ekonomi