RUU Kesehatan Solusi Mengatasi Diskriminasi Calon Dokter

suaraindo.com, Jakarta – Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran memiliki implikasi penting dan strategis dalam konsepsi Sistem Pendidikan Kedokteran di Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia diperlukan dokter yang berkualitas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Dokter yang berkualitas dihasilkan dari penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang terbentuk dari sistem pendidikan kedokteran yang dapat menghasilkan lulusan dokter sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki nilai-nilai kemanusiaan atau humanis.

Secara konkret, pendidikan kedokteran harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bertujuan pada empat tujuan besar, yaitu menghasilkan dokter dan dokter gigi yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi dan profesional.

Diantara tujuan pendidikan kedokteran tersebut, terdapat satu aspek penting dan strategis yakni dokter atau dokter gigi yang dihasilkan melalui pendidikan kedokteran tidak cukup sekedar berkualitas dan humanis. Akan tetapi, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tersebar merata di seluruh wilayah tanah air agar pelayanan kesehatan benar-benar merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi’i menilai, distribusi dokter ke seluruh penjuru Indonesia belum lah merata. Terkait hal itu, dalam revisi UU Dikdok nantinya akan mewajibkan masing-masing pemerintah daerah mengatasi kekurangan dokter di berbagai daerah dengan cara memberikan beasiswa kepada tiap calon dokter yang berasal dari masing-masing daerah dengan ikatan dinas terutama.

“Dengan demikian rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) yang bertujuan merevisi UU existing, UU Nomor 20 Tahun 2013, mendesak untuk disahkan. Tujuannya, mahasiswa yang telah lulus menempuh pendidikan di fakultas kedokteran terakreditasi yang memiliki kualitas akademik setara uji kompetensi dapat langsung memakai gelar dokter.”, Jelas Romo.

UU Dikdok ini harus segera direvisi. Pertama, soal terhambatnya mahasiswa yang sudah lulus dalam akademik dan juga profesi di kedokteran memiliki gelar dokter karena ada uji kompetensi. Melalui fakultas terakreditasi maka seharusnya sudah dianggap mumpuni menghasilkan dokter berkualitas setara uji kompetensi. Jadi, mahasiswa yang telah lulus bisa langsung memakai gelar dokter.

Penyelenggaraan pendidikan kedokteran berkaitan dengan upaya membangun atau mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat, termasuk dalam kaitannya dengan ketahanan nasional serta sebagai bagian dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. RUU Pendidikan Kedokteran merupakan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, karena saat ini UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Pertimbangan secara filosofis adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan kedokteran merupakan upaya dalam menghasilkan dokter dalam mendukung dan mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat dalam mencapai tujuan nasional. Adapun, landasan sosiologis adalah saat ini terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan penyelesaian seperti masalah afirmasi penerimaan mahasiswa dan pemerataan penyebaran dokter di seluruh tanah air, dukungan beasiswa bagi calon mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar serta yang kurang mampu.

Sedangkan landasan yuridis adalah karena UU Nomor 20 Tahun 2013 yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang pendidikan kedokteran. Sasaran yang akan diwujudkan melalui ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan RUU tentang Pendidikan Kedokteran ini adalah untuk menata kembali penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat serta tantangan global dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.

Sebvelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan.

Dijelaskan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas RUU tentang kesehatan merupakan usulan baru dalam RUU perubahan Prolegnas Prioritas 2022 yang akan dibahas dengan metode Omnibus Law. “Kami mengundang organisasi profesi di bidang kesehatan untuk meminta masukan pembahasan RUU tentang kesehatan ini,” katanya saat memimpin RDPU di ruang rapat Baleg, Nusantar I, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022) yang lalu.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berulang kali menyinggung soal ruwetnya proses penerbitan izin praktek yang diwarnai oleh “perundungan” hingga persaingan tidak sehat, ditambah terbatasnya lembaga pendidikan pencetak dokter spesialis yang juga berbiaya mahal, menyebabkan Indonesia kekurangan tenaga dokter spesialis.

Tetapi, upaya pemerintah yang diklaim bertujuan “menyederhanakan aturannya” justru dinilai “mengorbankan kualitas pelayanan kesehatan” serta “mengambil alih peran organisasi profesi”.

Itulah mengapa lima organisasi profesi yakni IDI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) menolak omnibus law tersebut.

RUU yang disebut sebagai “inisiatif DPR” ini juga telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) 2023.

Kurangnya jumlah dokter merupakan masalah lama yang belum juga terurai hingga saat ini.

Menurut data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), hanya ada sekitar 54.000 dokter spesialis di Indonesia.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 275 juta jiwa, itu berarti hanya ada dua dokter spesialis untuk setiap 10.000 warga Indonesia. Belum lagi sebarannya yang tidak merata dan terpusat di kota-kota besar.

Sebanyak 647 rumah sakit umum daerah di tingkat kabupaten/kota bahkan belum memiliki tujuh jenis dokter spesialis, antara lain spesialis anak, obstetri dan genokologi, bedah, dan anestesi. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *