Rektor UMSB, Dr Riki Saputra
Rektor UMSB, Dr Riki Saputra

Rektor UMSB: Persoalan FPI karena Terjebak Tindakan Ekstrem

Suaraindo.com, Padang – Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat (UMSB), Dr Riki Saputra mengatakan, FPI sebagai organisasi terstruktur dan masif, spirit awal tahun 1998 adalah amar ma’ruf nahi munkar. Namun, dalam perjalanannya, individual FPI malah tersandra dan terjebak dalam tindakan yang ekstrem.

“Saya 10 tahun belakangan banyak meneliti kepada gerakan Islam yang tanda kutip disebut radikalisme. Jika bernostalgia ke belakang, tindakan-tindakan FPI memang agak keras atau terbilang ekstrem,” ungkap Riki saat dalam acara dialog Advokat Sumbar Bicara di Padang TV yang mengangkat tema “FPI Reborn, Sumbar, Bagaimana di Sumbar?, Jumat malam (8/1).

Menurut Riki, dalam menerapkan amar ma’ruf untuk menghilangkan kemunkaran di dunia ini, memang ada dengan cara yang lembut, intelektual dan ada juga nilai-nilai lain itu yang memang harus dengan cara ekstrem. Tetapi, sebagai negara hukum, tentunya tidak boleh dengan cara-cara yang melanggar kontitusi.

“FPI dalam pergerakannya dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar dengan tindakan-tindakannya yang ekstrem, tentu harus ada catatannya, jangan menganggu ketertiban umum. Jika ormas tidak sesuai dengan konstitusi, tentunya akan ada sanksi,” ungkap Riki.

Namun, Riki juga berharap, Pemerintah pun harus bersikap adil dan melihat secara keseluruhan. Jika misalnya ada 400 ribu ormas yang terdaftar, harus diidentifikasi dan jika ada yang melakukan tindakan yang sama dengan FPI, tentu juga harus dijatuhi sanksi yang sama.

“Sendainya mantan-mantan anggota FPI lama kembali mendirikan ormas baru, pemerintah sebelum memberikan izin akan mengkaji lagi terlebih dahulu. Apakah sudah representatif dengan Civil Society. Jika sudah memenuhi persayaratan, pemerintah, harus mengayomi dan membina ormas-ormas,” ungkap Riki.

Terkait persoalan FPI, dikatakan Riki, salah satunya yaitu dari segi legalitas yang mana FPI tidak memperpanjang perizinan. Untuk itu, ia berharap ke depan, kalau mau melahirkan ormas dengan nama-nama lain dengan orang-orang yang sama, yang terpenting menjaga konstitusi di sebuah negara.

“Di Sumbar, gerakan sosial keagamaannya tidak bisa disamakan dengan provinsi lain. Tergantung dari apa masalah yang ada di masyarakat itu sendiri. Itulah bentuk rasionalitas, ikhtiar dan keagamaan orang Sumbar itu bagus. Makanya, beberapa tahun belakangan ini, FPI di Sumbar tidak ada subtansi persoalan pidana. Mereka justru bergandeng tangan dengan jajaran Polri dalam menegakkan amal makruf naimungkar,” ujar Riki.

Meskipun di Sumbar tidak ada persoalan pidana, Riki menambahkan, FPI secara emprikal sudah tidak diakui dan telah dibubarkan oleh pemerintah, sehingga mau tidak mau FPI di Sumbar pun juga harus patuh dengan keputusan pemerintah.

“Tetapi, sebagai negara demokrasi, tidak akan menjadi persoalan mereka mantan-mantan FPI membuat ormas dengan nama baru. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, mantan FPI juga akan diajak bersama-sama berdakwah di Muhammadiyah ataupun NU,” pungkasnya. (br)

Tentang Arman Syahrizal

Harap cek kembali

Panglima TNI: Sebagai Prajurit Profesional, Wanita TNI Juga Memiliki Peran Ganda

Suaraindo.com, Jakarta – Disamping peran sebagai prajurit profesional, para Wanita TNI juga memiliki peran ganda …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *