Suaraindo.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 akan segera disahkan menjadi APBN pekan depan. Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, mengungkapkan bahwa RAPBN 2025 akan ditetapkan oleh DPR pada minggu depan.
“Mudah-mudahan akan diketok oleh DPR di minggu depan,” kata Thomas di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Dalam pembahasan terakhir dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Selasa (10/9/2024), terjadi sedikit perubahan pada RAPBN 2025 dari rancangan semula. Perubahan ini terutama terkait dengan peningkatan alokasi anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L), yang diiringi dengan penyusutan anggaran belanja non K/L.
Meski ada perubahan dalam alokasi anggaran, defisit anggaran tetap dijaga sesuai dengan rancangan awal, yaitu sebesar Rp 616,2 triliun atau setara 2,53% dari produk domestik bruto (PDB). Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 3.005,13 triliun, sementara belanja negara telah disepakati sebesar Rp 3.621,31 triliun.
Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan terkumpul sebesar Rp 2.490,91 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 513,64 triliun. Sementara itu, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.701,44 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,87 triliun.
Peningkatan belanja K/L yang menjadi Rp 1.160,08 triliun, dari postur sementara Rp 1.094,65 triliun, terjadi setelah Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono pada Senin (9/9/2024). Sebagai akibatnya, belanja non K/L berkurang menjadi Rp 1.541,35 triliun dari sebelumnya Rp 1.606,78 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa meskipun ada peningkatan signifikan dalam belanja K/L, hal ini tidak akan mengubah defisit anggaran. Perubahan ini hanya menggeser pos alokasi anggaran dari belanja non K/L ke belanja K/L.
“Jadi ada peningkatan signifikan, dengan sendirinya belanja non K/L dari Rp 1.606,8 triliun jadi Rp 1.541,4 triliun,” kata Isa, menambahkan bahwa pengelolaan belanja lainnya berkurang karena sebagian sudah digeser ke belanja K/L.
