Sekretaris PWNU Sumbar, Suleman Tanjung, menyerahkan Sikap tertulis PWNU Sumbar terkait SKB 3 Metri tentang penggunaan seragam sekolah pada saat rapat dengar pendapat di gedung DPRD Sumbar. ist

Rapat Dengar Pendapat, PWNU Sumbar Dukung SKB 3 Menteri

Suaraindo.com, Padang-PWNU Sumbar mendukung SKB 3 Menteri terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik dan tanaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Hal ini disampaikan Sekretaris PWNU Sumbar, Suleman Tanjung pada saat rapat dengar pendapat DPRD Provinsi Sumatra Barat terkiat SKB 3 menteri di gedung DPRD Sumbar. Kamis (18/2).

Dalam rapat dengar pendapat itu, ada enam sikap PWNU Sumbar yang disampaikan terkait polemik SKB 3 menteri itu.

Pertama, PWNU Sumbar mendukung SKB 3 Menteri terkait seregam sekolah. Dua, SKB 3 Menteri itu akan menempatkan sekolah pada posisi yang tepat secara hukum dan hak asasi manusia . Khususnya pada penghormatan terhadap hak-hak di sekolah publik.

Ketiga, sekolah tidak boleh melarang identitas agama di sekolah. Seperti bagi siswa muslimah yang tidak boleh dilarang mengenakan jilbab di sekolah.

Keempat, menurut PWNU Sumbar terbitnya surat SKB 3 Menteri sudah sangat sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang beragam, plural dan bhineka. Lima, kehadiran SKB3 Menteri dinilai dapat mencegah sikap berlebihan para pengambil kebijakan dalam membuat peraturan. Sehingga aturan yang muncul tak mengganggu harmoni kehidupan beragama di masyarakat.

Terakhir, PWNU Sumbar menilai SKB 3 Menteri juga sudah selaras dengan amanat konstitusi.

“Keluarnya suarat keputusan bersama ini mempertegas kebebasan beragama, baik bagi siswa, guru maupun tenaga pendidik lainnya,” pungkas Sulemen Tanjung.

DPRD Sumbar melakukan rapat dengar pendapat menyikapi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri karena sempat menimbulkan polemik bagi masyarakat Sumbar.

Dalam rapat tersebut selain anggota DPRD Sumbar juga dihadiri sejumlah tokoh dan Ormas di Sumbar. Seperti PWNU Sumbar, Anggota DPR RI Guspardi Gaus, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar Gusrizal Gazahar , Muhammadiyah, Tarbiyah Perti, PW Aisyah.

Anggota DPR RI Guspardi Gaus meminta DPRD bersama pemerintah Provinsi mesti menginisiasi peraturan daerah untuk mengakomodir kearifan lokal Sumbar dalam berpakaian pada lingkungan sekolah. Dalam melahirkan produk hukum daerah ini, mesti merangkul komite sekolah bersama wali murid.

Menurutnya, dari kasus yang terjadi pada SMK 2 Padang ada sekitar 40 media nasional yang terlalu mengangkat pemberitaan itu sehingga menjadi sorotan pemerintah pusat dan tercetuslah SKB 3 Menteri. Dari 40 media tersebut, salah satunya dengan terang-terangan menyebut Sumbar provinsi intoleran.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar Gusrizal Gazahar mengatakan, kasus yang muncul pada SMK 2 Padang tidak ada unsur pemaksaan oleh pihak sekolah, begitupun dari segi aturan.

Kasus ini diangkat disinyalir ada unsur lain yang akan ditujukan untuk Sumbar, lahirnya SKB bukan berarti hal itu mutlak. Belum hasil investigasi keluar menteri sudah bicara. Muatan SKB tidak ubahnya seperti madu dan racun yang bisa meresahkan masyarakat Sumbar. Pemerintah pusat mengaitkan sanksi ditimbulkan menyinggung dana BOS.

Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sayuti Datuak rajo Panghulu mengatakan SKB 3 Menteri dinilai telah melanggar keadilan, hukum serta HAM. Dalam hal ini, LKAAM akan menyurati Presiden Indonesia Joko Widodo dan butuh dukungan dari unsur legislatif, agar SKB itu direvisi.

“ Untuk mengoptimalkan rencana ini, LKAAM telah SK kan 100 pengacara siap menggugat ke Mahkamah Agung (MA),” katanya. (*)

Tentang Chaviz

Harap cek kembali

NU Pasaman Dilantik, Pemkab Dukung Program NU untuk Kemaslahatan Umat

Suaraindo.com, Sumbar-Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat, diminta untuk terus tetap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *