Suaraindo.com – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 mencakup proyek pengembangan kawasan sentra produksi pangan atau food estate. Hingga 2029, pemerintah menargetkan untuk meningkatkan produksi pangan sebanyak 20 juta ton gabah kering giling, yang setara dengan 10 juta ton beras.
“Diperkirakan memerlukan penambahan luas panen sekitar 4 juta hektare setara luas sawah,” bunyi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025 lalu.
Proyek ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian bersama dengan BUMN atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah. Selain itu, beberapa kementerian juga terlibat, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi, Kementerian Transmigrasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Tiga wilayah utama yang menjadi lokasi pengembangan food estate adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan. Selain itu, terdapat pula “lokasi prioritas lainnya” seperti Aceh, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat.
Proyek ini dianggap penting karena pemerintah menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan, seperti penurunan kuantitas dan kualitas faktor produksi pangan, terbatasnya lahan dan air, dampak krisis iklim, serta rendahnya skala usaha tani. Selain itu, infrastruktur yang terbatas dan potensi lahan yang dapat dikembangkan juga menjadi perhatian.
Sebagai solusi, pemerintah merencanakan pembangunan food estate untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri, dengan memanfaatkan daerah yang memiliki potensi untuk produksi pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
Intensifikasi berfokus pada peningkatan intensitas pertanaman dan produktivitas komoditas pangan, sementara ekstensifikasi bertujuan untuk memperluas lahan pangan baru, dengan mempertimbangkan kesesuaian sumber daya alam, ketersediaan tenaga kerja, serta faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan.
Peraturan Presiden ini juga memuat infografis yang menggambarkan sasaran dan indikator proyek, serta lokasi prioritas dan instansi pelaksana. Proyek ini ditargetkan dapat menambah luas panen sebesar 4 juta hektare dan meningkatkan produksi pangan sebanyak 20 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 10 juta ton beras.
Terdapat tiga aspek yang akan diintervensi dalam proyek food estate, yakni geospasial dan infrastruktur, on-farm, serta off-farm. Untuk aspek geospasial dan infrastruktur, pemerintah akan melakukan survei, investigasi, dan desain, serta penataan batas kawasan hutan, pembangunan irigasi, jalan usaha tani, sistem drainase, dan jembatan.
Di sisi on-farm, intervensi mencakup cetak sawah, pengembangan kawasan pertanian, penyediaan sarana produksi, alat dan mesin pertanian, serta fasilitas perbengkelan alat dan mesin pertanian. Sementara itu, pada aspek off-farm, program yang akan dijalankan meliputi penguatan kelembagaan ekonomi petani, koperasi, badan usaha milik petani, sarana pascapanen, asuransi pertanian, dan pelatihan pertanian.
