Menu

Mode Gelap
Pagar Laut dan Reklamasi: Konflik Ekosistem vs Kepentingan Modal Ekstradisi Paulus Tannos: Harapan Baru dalam Perjuangan Melawan Korupsi 352 Sekolah Tutup, Bangkok di Peringkat Kota Tercemar Dunia Gekrafs Papua Pegunungan Rayakan HUT ke-6 dengan Dukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Amnesti Papua: Harapan Baru atau Sekadar Langkah Simbolis?

Ekonomi · 12 Dec 2024 14:01 WIB ·

Program Food Estate Dikritik Internasional, Hashim Tegaskan Tetap Berjalan


 Program Food Estate Dikritik Internasional, Hashim Tegaskan Tetap Berjalan Perbesar

Suaraindo.com – Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, mengakui bahwa program ketahanan pangan food estate sempat menerima kritik dari berbagai pihak di tingkat internasional. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa program ini akan tetap berjalan demi memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.

Menurut Hashim, kritik tersebut muncul saat Indonesia berpartisipasi dalam konferensi iklim COP29 yang digelar di Baku, Azerbaijan beberapa waktu lalu.

“Saya harus mengakui, ada beberapa kritik dari berbagai pihak, terutama yang mengarah pada program food estate kita, khususnya di Merauke, Papua Selatan,” ujarnya dalam acara Launching of Bilateral Cooperation Between Indonesia and Norway for Phase 4 & Dissemination of the UNFCCC COP29 Result di Jakarta, Selasa (10/12).

Hashim menegaskan bahwa program ini bukan kebijakan baru, tetapi merupakan visi yang sudah lama digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto selama dua dekade terakhir.

“Program ketahanan pangan kita sudah diputuskan sebagai salah satu program prioritas sejak 20 tahun lalu,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa konflik geopolitik seperti perang di Ukraina, konflik di Gaza, dan potensi ketegangan di Lebanon mengingatkan Indonesia akan pentingnya membangun kemandirian pangan. Pasalnya, Indonesia masih bergantung pada impor kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan gandum.

“Kita sangat bergantung pada impor. Kita mengimpor banyak bahan pangan pertanian, yang membuat kita sangat rentan terhadap dinamika geopolitik global,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga memahami kekhawatiran yang muncul terkait dampak lingkungan dari program food estate. Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah akan melaksanakan program reboisasi besar-besaran seluas 12 juta hektare, yang akan dikelola oleh Kementerian Kehutanan.

“Reboisasi ini tidak hanya untuk mengurangi dampak negatif dari food estate, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab kita kepada dunia,” ujar Hashim.

Ia menegaskan bahwa program food estate akan tetap berjalan dengan penyesuaian dan keseimbangan melalui program reboisasi ini.

“Ketahanan pangan adalah prioritas Pak Prabowo dan akan terus berjalan. Namun, kami akan melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab,” pungkasnya

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pagar Laut dan Reklamasi: Konflik Ekosistem vs Kepentingan Modal

24 January 2025 - 13:25 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos: Harapan Baru dalam Perjuangan Melawan Korupsi

24 January 2025 - 13:23 WIB

352 Sekolah Tutup, Bangkok di Peringkat Kota Tercemar Dunia

24 January 2025 - 13:14 WIB

Gekrafs Papua Pegunungan Rayakan HUT ke-6 dengan Dukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

23 January 2025 - 16:35 WIB

Amnesti Papua: Harapan Baru atau Sekadar Langkah Simbolis?

23 January 2025 - 16:34 WIB

Pengamat HAM Dukung Juha Christensen Jadi Mediator Konflik Papua: Momentum Perdamaian Baru

23 January 2025 - 16:32 WIB

Trending di Internasional