Menu

Mode Gelap
Pagar Laut dan Reklamasi: Konflik Ekosistem vs Kepentingan Modal Ekstradisi Paulus Tannos: Harapan Baru dalam Perjuangan Melawan Korupsi 352 Sekolah Tutup, Bangkok di Peringkat Kota Tercemar Dunia Gekrafs Papua Pegunungan Rayakan HUT ke-6 dengan Dukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Amnesti Papua: Harapan Baru atau Sekadar Langkah Simbolis?

Nasional · 31 Dec 2024 13:35 WIB ·

Prabowo Tegaskan Dukungan Penuh untuk Sri Mulyani: Jangan Ganggu Menkeu!


 Prabowo Tegaskan Dukungan Penuh untuk Sri Mulyani: Jangan Ganggu Menkeu! Perbesar

Suaraindo.com – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menjelaskan alasan anggaran pertahanan tidak sebesar yang diharapkan, meski sebelumnya ia sangat memperjuangkannya saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024), Prabowo menyoroti pentingnya prioritas anggaran yang rasional.

“APBN sangat terbatas, sementara program prioritas untuk kesejahteraan rakyat sangat diperlukan,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan bahwa beberapa kementerian/lembaga (K/L) mungkin tidak mendapatkan anggaran yang mereka harapkan. Namun, keputusan ini diambil untuk mendukung prioritas nasional, seperti gizi anak dan kesejahteraan guru.

Secara khusus, Prabowo meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak terus-menerus diganggu oleh menteri lainnya. Ia menegaskan bahwa Sri Mulyani bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Jangan ganggu Menteri Keuangan terus, karena Menkeu itu bertanggung jawab kepada saya,” tegasnya.

Prabowo juga mengingatkan pengalaman pribadinya saat menjabat Menteri Pertahanan. “Waktu saya Menhan, selalu dibatasi oleh Menkeu. Sekarang kalau Menhan merasa dibatasi, nanti Menkeu akan katakan, ini perintah Presiden,” jelasnya.

Presiden menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk mendukung program-program prioritas yang langsung berdampak pada masyarakat. “Pertahanan penting, tapi anak-anak harus makan. Guru-guru gajinya harus diperbaiki, dan hakim-hakim harus tinggal di rumah dinas yang layak,” ujarnya.

Dengan pendekatan ini, Prabowo ingin memastikan bahwa setiap keputusan anggaran mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pagar Laut dan Reklamasi: Konflik Ekosistem vs Kepentingan Modal

24 January 2025 - 13:25 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos: Harapan Baru dalam Perjuangan Melawan Korupsi

24 January 2025 - 13:23 WIB

Gekrafs Papua Pegunungan Rayakan HUT ke-6 dengan Dukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

23 January 2025 - 16:35 WIB

Amnesti Papua: Harapan Baru atau Sekadar Langkah Simbolis?

23 January 2025 - 16:34 WIB

Pengamat HAM Dukung Juha Christensen Jadi Mediator Konflik Papua: Momentum Perdamaian Baru

23 January 2025 - 16:32 WIB

Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Dimulai Februari 2025: Cakup Pemeriksaan Fisik dan Jiwa

23 January 2025 - 16:12 WIB

Trending di Kesehatan