Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan baru akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa keputusan ini terkait kesiapan fasilitas di IKN yang masih dalam tahap pembangunan.
“Saat ini, fokus pembangunan masih pada infrastruktur eksekutif. Fasilitas legislatif dan yudikatif perlu diselesaikan agar pemerintahan dapat berjalan optimal,” kata Dody saat berbincang dengan wartawan infrastruktur, Jumat (15/12/2024).
Menurutnya, meski gedung eksekutif di IKN sudah hampir selesai, pembangunan infrastruktur lainnya, termasuk hunian untuk aparatur sipil negara (ASN), masih terus berlanjut. Pada tahun ini, ditargetkan selesai pembangunan 27 menara apartemen ASN, yang akan bertambah menjadi total 47 menara pada 2025.
Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti, menambahkan bahwa progres pembangunan paket infrastruktur oleh Kementerian PUPR mencapai 61,7% dari total anggaran Rp89 triliun. Proyek ini terbagi dalam tiga tahap kontrak:
1. Batch 1 (2020–Maret 2023): 95,8% dari 40 paket senilai Rp25,1 triliun.
2. Batch 2 (April–November 2023): 75,1% dari 31 paket senilai Rp27,6 triliun.
3. Batch 3 (Desember 2023–2024): 27,9% dari 38 paket senilai Rp36,2 triliun.
Prabowo dikabarkan ingin memastikan seluruh infrastruktur di IKN siap sebelum memindahkan aktivitas pemerintahan. Komitmen ini sekaligus mempertegas keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan proyek strategis IKN demi mendukung transisi pusat pemerintahan Indonesia.
