Suaraindo.com – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) 2025, Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengintensifkan persiapan aksi dan konsolidasi di seluruh daerah. Sekretaris DPP SPN, Amri Yahya, menegaskan bahwa SPN akan mengangkat isu-isu utama ketenagakerjaan, termasuk desakan terhadap pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
“Pemerintah harus segera menerbitkan undang-undang baru dalam dua tahun ke depan,” ujar Amri Yahya. Ia juga menyampaikan bahwa SPN mendukung langkah Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) serta menolak praktik outsourcing dan sistem upah murah. Menurutnya, perjuangan ini tidak hanya disuarakan saat Mayday, tetapi juga terus dikampanyekan dalam berbagai forum dan momentum lainnya.
SPN telah menggelar konsolidasi dengan seluruh anggota di berbagai wilayah. Jawa Barat dijadwalkan mengirimkan 10.000 peserta ke peringatan Mayday 2025. Selain itu, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga siap berpartisipasi, disusul perwakilan dari provinsi di luar Pulau Jawa. SPN saat ini memiliki 19 kepengurusan daerah yang terlibat aktif dalam persiapan aksi nasional tersebut.
Di sisi lain, SPN menyambut baik rencana kehadiran Presiden Prabowo dalam acara peringatan Mayday di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Mereka menyebut kehadiran Prabowo sebagai presiden pertama yang turun langsung dalam peringatan Mayday sebagai langkah bersejarah dan simbol pengakuan terhadap peran buruh dalam pembangunan nasional.
Amri Yahya berharap tidak ada halangan yang membatalkan kehadiran Presiden Prabowo, karena kehadiran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendengar suara pekerja. SPN juga mendesak agar pemerintah tetap konsisten membela kaum buruh sebagai kelompok yang selama ini terpinggirkan. “Kedaulatan negara berada di tangan rakyat, termasuk buruh formal dan informal,” tegasnya.
