Suaraindo.com – Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal dengan Ahok, baru saja mengunjungi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memberikan kesaksian terkait kasus mega korupsi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga. Ahok yang dulu menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, pada Kamis, 13 Maret 2025, memberikan pernyataan terkait kasus yang juga melibatkan Riva Siahaan.
Sebagai sosok yang vokal, Ahok sering mengkritik berbagai kebijakan dan praktik di BUMN, khususnya Pertamina. Kehadiran Ahok di Kejaksaan Agung semakin menegaskan komitmennya untuk mengungkap dugaan praktik korupsi yang melibatkan banyak pihak di tubuh perusahaan migas pelat merah ini.
Berikut adalah 7 pernyataan kontroversial Ahok yang berhasil menarik perhatian publik terkait skandal korupsi besar di Pertamina:
1. Bongkar Kejanggalan Tender BBM
Ahok mengungkapkan bahwa dia sering menegur direksi Pertamina soal kejanggalan dalam proses tender BBM, namun peringatannya tidak pernah didengar. Meski menjabat sebagai Komisaris Utama, Ahok merasa kewenangannya terbatas karena keputusan penting selalu melibatkan Menteri BUMN.
2. Ada ‘Tangan Besar’ di Pertamina
Ahok mengklaim memiliki bukti kuat soal praktik korupsi yang menggerogoti Pertamina, termasuk notulen rapat dan rekaman percakapan. Dia juga menyindir adanya kekuatan besar di luar Pertamina yang ikut bermain dalam skandal ini.
3. Singgung Tata Kelola Minyak
Ahok menyoroti bahwa meski Pertamina menghasilkan pendapatan tahunan mencapai Rp 800 triliun, perusahaan ini tetap untung meski tanpa pengawasan yang ketat. Dia menyatakan direksi Pertamina tidak memiliki akuntabilitas yang cukup, bahkan tanpa usaha ekstra, mereka tetap menghasilkan laba.
4. Fasilitas Mewah Direksi Pertamina
Ahok juga mengkritik penggunaan kartu kredit oleh direksi Pertamina yang mencapai miliaran rupiah per tahun. Dia meminta agar fasilitas mewah seperti itu dihapus demi efisiensi dan transparansi keuangan. Bahkan uang representatif yang diterima direksi, yang bisa mencapai Rp 200 juta per bulan, juga diminta untuk dipangkas.
5. Ahok Ingin Bubarkan Kementerian BUMN
Ahok pernah menyarankan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan digantikan dengan sistem yang lebih langsung dikelola oleh presiden, yakni Indonesia Incorporation. Hal ini agar pengelolaan BUMN bisa lebih terkontrol dan efektif.
6. Bongkar Gaji Direksi Pertamina
Ahok mengungkapkan bahwa gajinya sebagai Komisaris Utama Pertamina jauh lebih besar dibandingkan saat dia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, meskipun penghasilannya lebih tinggi, Ahok mengaku lebih menikmati perannya sebagai gubernur karena dia bisa langsung memberikan bantuan kepada masyarakat.
7. Tuntut Transparansi Kartu Kredit Direksi
Ahok juga menuntut transparansi penggunaan kartu kredit oleh direksi Pertamina. Menurutnya, jika tidak ada transparansi, fasilitas tersebut harus dihapus demi akuntabilitas dan efisiensi keuangan perusahaan.
