Suaraindo.com – Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mengalokasikan sekitar 37,58% atau sekitar Rp 1.350 triliun dari anggaran belanja APBN 2025 untuk membayar utang negara. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo, Dradjad Hari Wibowo, yang juga merupakan Ekonom Senior INDEF, dalam acara UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta.
Menurut Dradjad, dari total anggaran belanja negara yang disepakati sebesar Rp 3.621,3 triliun, sebanyak Rp 1.353,2 triliun akan dialokasikan untuk membayar cicilan pokok utang sebesar Rp 800,3 triliun dan bunga sebesar Rp 552,9 triliun. Pembayaran pokok utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun dan utang non-SBN Rp 94,8 triliun, sementara bunga utang meliputi utang dalam negeri sebesar Rp 497,6 triliun dan utang luar negeri Rp 55,2 triliun.
“Dari pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun, hampir setengahnya digunakan untuk pembayaran utang. Ini tantangan bagi fiskal kita,” ujar Dradjad.
Dradjad juga menekankan pentingnya reformasi di bidang penerimaan negara, termasuk rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara atau Kementerian Penerimaan Negara untuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan baru, seperti untapped revenue dan uncollected revenues, tanpa hanya mengandalkan peningkatan tarif pajak yang sudah ada.
“Kita perlu mengejar penerimaan dari sumber-sumber yang belum tergarap dan belum tertagih untuk memperkuat penerimaan negara,” jelas Dradjad.
Kebutuhan dana yang besar diperlukan untuk menjalankan program prioritas pemerintahan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Sementara pada tahun 2025, APBN diproyeksikan masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 300 triliun untuk memenuhi target belanja yang dirancang mencapai Rp 3.905,38 triliun demi mendorong pertumbuhan ekonomi 5,9%.
