Suaraindo.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan rencana pemerintah untuk segera meluncurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur yang bersubsidi. Luhut menyatakan bahwa penerapan BBM ini tidak hanya akan berdampak positif terhadap kualitas udara, tetapi juga diharapkan dapat mengurangi beban subsidi untuk BPJS Kesehatan yang selama ini mencapai sekitar Rp 20-30 triliun.
“Dengan menurunnya polusi dan meningkatnya kesehatan masyarakat, subsidi BPJS yang sekarang mencapai sekitar Rp 20-30 triliun dapat dikurangi,” kata Luhut saat acara Temu Bisnis Aksi Afirmasi P3DN Tahap VIII Tahun 2024 di ICE BSD pada Selasa (17/9/2024).
Luhut juga menambahkan bahwa pengurangan sulfur dalam BBM dapat menurunkan indeks polusi hingga 50-60 poin, yang diharapkan akan menurunkan rata-rata indeks polusi dari 160 poin menjadi di bawah 100 poin.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menyatakan bahwa meskipun ada peningkatan biaya produksi, pemerintah akan menanggung beban tersebut melalui APBN. Selain itu, penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur ini juga akan dibarengi dengan penerapan subsidi yang lebih tepat sasaran, menyesuaikan dengan kesiapan kilang-kilang Pertamina.
“Kami mengusulkan penyaluran BBM subsidi yang lebih tepat sasaran agar masyarakat dan APBN tidak terbebani,” ujar Rachmat di kantor Kemenko Marves pada Kamis (12/9/2024). Implementasi BBM rendah sulfur ini akan dilakukan secara bertahap, sejalan dengan kesiapan infrastruktur PT Pertamina (Persero).
