Suaraindo.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjalankan seluruh program kerja dengan mengacu pada empat tujuan utama bernegara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, dalam pernyataan resminya di Jakarta.
Menurut Noudhy, arah kebijakan nasional saat ini difokuskan pada pemenuhan hak dasar warga negara, mulai dari jaminan keselamatan, peningkatan kesejahteraan, akses pendidikan berkualitas, hingga peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. “Pak Presiden bekerja tanpa letih, secara tekun, untuk memastikan kebijakan yang tepat dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Kesehatan sebagai Pilar Utama: MBG, CKG, dan Rumah Layak Huni
Dalam kerangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemerintah menggulirkan sejumlah program unggulan. Dua di antaranya adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup masyarakat sejak usia dini. Pemerintah juga tengah membangun tiga juta rumah layak huni untuk memastikan setiap keluarga memiliki tempat tinggal yang aman dan sehat.
Namun, tantangan di lapangan masih besar. Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan di daerah terpencil serta ketimpangan layanan medis antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi hambatan utama. Di sisi lain, pengawasan ketat dibutuhkan agar program perumahan tidak disalahgunakan dalam praktik korupsi yang kerap menyertai proyek infrastruktur berskala besar.
Salah satu capaian konkret dalam hal perlindungan warga negara adalah keberhasilan operasi penyelamatan 554 WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keselamatan warga, baik di dalam maupun luar negeri.
Menguatkan Daya Beli dan Ketahanan Ekonomi
Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, Presiden Prabowo meluncurkan sejumlah strategi yang bersifat jangka panjang. Salah satunya adalah pendirian Danantara, sebuah entitas pembiayaan nasional yang bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap modal asing.
Pemerintah juga menginisiasi Program Koperasi Desa Merah Putih untuk menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru, khususnya di pedesaan. Meski demikian, indikator seperti Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita dan daya beli masyarakat masih menghadapi tantangan signifikan akibat volatilitas harga pangan dan energi global.
Mencerdaskan Bangsa: Infrastruktur Pendidikan dan Regulasi Digital
Pemerintah juga menempatkan pencerdasan kehidupan bangsa sebagai prioritas melalui transformasi sektor pendidikan. Target peningkatan skor PISA (Program for International Student Assessment) dijadikan tolok ukur kualitas pendidikan nasional.
Program renovasi sekolah, penyediaan perangkat digital seperti smart board, serta peningkatan kesejahteraan guru menjadi strategi utama untuk membenahi ketertinggalan. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas) untuk merespons meningkatnya penggunaan gawai di kalangan pelajar dan risiko konten negatif di dunia maya.
Politik Luar Negeri: Diplomasi Aktif dan Kepedulian Global
Untuk mewujudkan peran aktif Indonesia dalam ketertiban dunia, Presiden Prabowo terlibat dalam berbagai forum internasional guna mendorong solusi damai atas konflik global. Salah satu inisiatif yang disorot adalah “Solusi DMZ Prabowo”, sebuah usulan zona demiliterisasi sebagai jalan tengah bagi konflik Rusia-Ukraina.
Di kawasan Timur Tengah, Indonesia juga menunjukkan solidaritas melalui pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina, baik melalui jalur udara maupun laut, yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten berpihak pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.
