Suaraindo.com – Dinamika internal PDI-P semakin mencuat dengan adanya perbedaan sikap di antara kepala daerahnya terkait keikutsertaan dalam retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, bersama 18 kepala daerah lainnya akhirnya mengikuti retreat, sementara Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama sejumlah kepala daerah lainnya memilih untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
Pramono terlihat tiba di lokasi pada Senin (24/2/2025) siang, pukul 13.05 WIB, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Ia mengungkapkan bahwa keputusannya untuk mengikuti retreat merupakan hasil dari berbagai pertimbangan.
“Saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Yogya dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini, hari ini kita memulai ikut retreat,” ujar Pramono di Magelang, Senin.
Namun, Pramono enggan menjelaskan alasan mengapa ia baru mengikuti retreat pada hari keempat.
“Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati, dengan DPP Partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama,” imbuhnya. Pramono pun memastikan bahwa keputusan ini tetap berada dalam koridor komunikasi yang baik dengan pimpinan partai. “Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ketua Umum untuk melakukan penundaan,” tambahnya.
Di sisi lain, Wayan Koster bersama beberapa kepala daerah dari Bali memutuskan untuk mengikuti instruksi Megawati dengan tidak menghadiri retreat. Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, menegaskan bahwa kepala daerah PDI-P dari Bali masih menunggu instruksi lebih lanjut. “Yang jelas, Pak Bupati (Sutjidra) masih di Magelang menunggu instruksi saja. Masih berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan retreat,” ujar Supriatna. Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menegaskan bahwa Koster tidak ikut serta dalam rombongan kepala daerah yang sudah berada di Akmil. “Kecuali Bali (tidak ikut dalam retreat),” kata Masinton.
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai dinamika ini sebagai hal yang wajar dalam konteks politik internal partai. Menurutnya, keputusan menunda keikutsertaan dalam retreat lebih disebabkan oleh situasi internal partai yang perlu konsolidasi setelah penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto.
“Ini sebuah peristiwa yang biasa saja terjadi di sebuah partai ketika sekjennya, Hasto Kristiyanto, ditahan, lalu kemudian mereka harus standby. Sehingga karena mereka akan melakukan konsolidasi, waktunya kan hampir bersamaan dengan retreat di Magelang,” ujar Yunarto. Ia juga berpendapat bahwa ketidakhadiran sebagian kepala daerah bukanlah bentuk boikot terhadap retreat.
“Kalau kita baca suratnya, bahasanya adalah standby menunggu ‘Commander Call’, jadi apabila dibutuhkan harus rapat. Mereka sedang ada dalam kondisi siaga satu,” lanjutnya.
Seiring dengan semakin banyaknya kepala daerah yang akhirnya mengikuti retreat, Yunarto menilai bahwa hal ini bukanlah bentuk pembangkangan terhadap instruksi Megawati, melainkan bagian dari strategi partai dalam merespons dinamika yang terjadi.
“Kalimat sebelumnya kan ada, sebelum dia bilang bertanggung jawab, Pramono menyebutkan bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Ibu Mega. Jadi artinya memang kedatangan Mas Pramono sudah diketahui oleh Ibu Mega dan sudah dikomunikasikan, makanya terlihat santai saja,” jelasnya.
Kini, perhatian tertuju pada langkah berikutnya bagi kepala daerah yang masih menunggu instruksi, termasuk Koster dkk.
“Kalau kepala daerah yang belum ikut nanti didorong ke gelombang kedua, artinya memang ini bukan boikot, tetapi lebih kepada kondisi internal yang sedang ditata,” kata Yunarto. Dinamika ini diprediksi akan terus berkembang seiring dengan sikap resmi PDI-P terhadap kepala daerah yang belum mengikuti retreat.
