Suaraindo.com – Hadar Nafis Gumay selaku Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) dan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menduga, banyak pemilih sengaja membuat suaranya tidak sah pada Pilkada 2024.
Partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 terbilang rendah, atau banyak pemilih golput. Pada Pilkada Jakarta 2024 misalnya, partisipasi pemilih hanya 57,5 persen. “Patut diduga banyak pemilih yang tetap hadir memilih, namun sengaja membuat surat suaranya tidak sah. Wujud protes mereka terhadap kondisi yang ada,” ujar Hadar Minggu (1/12/2024).
Hadar menduga, pemilih melakukan hal tersebut lantaran tidak percaya dengan pilihan calon kepala daerah yang ada.
“Saya kira wujud ketidakpercayaan kepada pilkada, khususnya terhadap paslon yang ada,” ucapnya.
Hadar memberikan sejumlah catatan bagi pemerintah agar partisipasi pemilih kembali meningkat. Salah satunya, dengan membuat publik sadar betapa pentingnya partisipasi mereka dalam pemilihan umum. “Dua, permudah dan sederhanakan proses penggunaan hak pilih. Tiga, buat jarak waktu lebih panjang dari pelaksanaan pemilu. Empat, tata proses pencalonan yang lebih memungkinkan ada lebih banyak paslon,” imbuh Hadar.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 tak sampai 70 persen berdasarkan rata-rata nasional.
“Dari data-data yang tersedia memang di bawah 70 persen, tapi tentu kalau di-zoom in, masing-masing provinsi dan kabupaten/kota beda-beda. Ada juga ya provinsi sudah 81 persen, ada yang 77 persen, ada yang memang 54 persen, itu masih ada,” kata anggota KPU RI Augus Mellaz dalam jumpa pers, Jumat (29/11/2024). Berdasarkan pemantauan via Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI pada Jumat sore, dari 98,5 persen data yang masuk, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 hanya 68,16 persen.
Pada Pilkada Sumatera Utara partisipasi hanya 55,6 persen, sedangkan DKI Jakarta hanya 57,6 persen, terendah sepanjang sejarah. Secara nasional, tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada ini jauh lebih rendah ketimbang Pilpres 2024 Februari lalu yang mencapai 80 persen lebih. Mellaz berdalih, upaya sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 tidak berbeda dibandingkan Pilpres 2024.
“Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibandingkan pilpres, pileg, itu biasanya di bawah,” imbuh Mellaz. (BTW)
