Suaraindo.com – Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) melakukan monitoring triwulan pertama terhadap pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (21/3/2025). Kegiatan ini mencakup peninjauan langsung ke SD Negeri Inpres Kleublouw serta UPTD Puskesmas Kampung Harapan untuk memastikan kesiapan fasilitas dan keterlibatan perempuan asli Papua dalam program tersebut.
Anggota Pokja Perempuan MRP, Fibiola Irianni Ohei, menyampaikan bahwa meskipun MBG merupakan program nasional, MRP memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan agar pelaksanaannya berpihak kepada masyarakat lokal. Salah satunya dengan mendorong penggunaan produk pangan lokal serta melibatkan pelaku usaha dan tenaga kerja dari Orang Asli Papua (OAP).
“Kami ingin memastikan sekolah-sekolah yang menjadi sasaran program ini benar-benar siap dan menerima manfaatnya. Kami juga mendengarkan masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaannya,” ujar Ohei saat kunjungan ke SD Negeri Inpres Kleublouw.
MRP juga meninjau sejumlah dapur MBG yang telah beroperasi untuk mengevaluasi jumlah dan sebarannya. Ohei menekankan pentingnya pemerataan akses dapur MBG, terutama di wilayah-wilayah terluar dan kampung-kampung terpencil di sekitar Danau Sentani.
“Contohnya di Kampung Asei Kecil, yang memiliki sekolah sendiri. Lokasi seperti ini memerlukan dapur khusus karena tidak mungkin mengandalkan pengiriman makanan dari kota. Hal ini penting untuk efisiensi dan keberlangsungan program,” jelasnya.
Senada dengan itu, anggota Pokja lainnya, Zandra Mambrasar, menambahkan bahwa sejak Januari hingga Maret 2025, pemantauan difokuskan pada efektivitas pelaksanaan MBG di Papua dan daerah-daerah pemekaran. Dalam proses monitoring, MRP melibatkan pemerintah daerah, TNI, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program.
“Kami menemukan adanya sejumlah penolakan terhadap MBG di beberapa wilayah. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk turun langsung dan memastikan pelaksanaan program ini tepat sasaran,” ujarnya.
Pokja Perempuan MRP juga menyoroti peran fasilitas kesehatan, seperti UPTD Puskesmas Kampung Harapan, dalam mendukung program MBG. Mereka mencatat tingginya angka kasus gizi buruk di Distrik Sentani Timur, yang mencapai sekitar 800 kasus.
“Program MBG diharapkan dapat menekan angka krisis gizi, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil. Jika MBG mampu mengurangi angka tersebut, maka program ini sudah menunjukkan kebermanfaatan yang nyata,” pungkas Mambrasar.
