Suaraindo.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia akan bisa mengakses skrining kesehatan mental secara gratis, yang direncanakan akan berjalan mulai Februari ini.
“Ini adalah program terbesar dari Kemenkes, dan juga mungkin salah satu dari pemerintah, karena cakupannya sampai 280 juta (orang). Akan dibicarakan waktu tepatnya, tapi rencananya memang Februari,” kata Budi, Minggu (2/2/2025).
Data survei rumah tangga berskala nasional yang dilakukan oleh Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) tahun 2022 menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja (34,9 persen) atau setara dengan 15,5 juta remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir.
Kemudian, 1 dari 20 remaja (5,5 persen) atau setara dengan 2,45 juta remaja Indonesia memiliki satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir.
Dari jumlah tersebut, hanya 2,6 persen remaja dengan masalah kesehatan mental yang pernah mengakses layanan yang menyediakan dukungan atau konseling untuk masalah emosi dan perilaku dalam 12 bulan terakhir.
Program ini diproyeksi menjadi program pemerintah terbesar yang belum pernah dilakukan sebelumnya, melebihi program vaksinasi Covid-19 gratis beberapa waktu lalu yang cakupannya mencapai sekitar 200 juta jiwa.
Pemerintah saat ini tengah menyoroti kasus kesehatan mental yang semakin marak di Tanah Air, terutama pada anak-anak dan remaja.
“Data tahun 2023, 1 dari 10 rakyat Indonesia itu punya masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa, dan isunya adalah ini skriningnya tidak pernah dilakukan, jadi mereka sendiri tidak tahu kalau dia punya masalah kesehatan mental. Itu sebabnya program cek kesehatan mental gratis akan kita lakukan bagi seluruh masyarakat terutama anak-anak,” ujar Budi.
Menkes menyebut saat ini pihaknya sedang mendiskusikan tanggal resmi dibukanya skrining tersebut dengan Presiden dan juga tiap kepala daerah.
“Saya mau menghadap Bapak Presiden dulu, sudah dapet jadwal minggu depan untuk diskusi kapan. Karena ini kan dilakukan di seluruh Indonesia serentak harus koordinasi sama kepala daerah,” tambahnya.
