Suaraindo.com – Korea Selatan dikejutkan oleh deklarasi darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol pada tengah malam, Selasa (3/12/2024). Langkah ini, yang didasarkan pada tuduhan bahwa oposisi mendukung Korea Utara, memicu kekacauan politik, protes besar-besaran, dan kritik tajam baik di dalam maupun luar negeri.
“Saya mendeklarasikan darurat militer untuk melindungi Republik Korea dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara dan memberantas kekuatan anti-negara yang memeras kebebasan rakyat kita,” ujar Yoon, seperti dilansir The Guardian. Kebijakan ini memberikan kewenangan penuh kepada militer untuk melakukan penangkapan tanpa surat perintah, mengontrol media, dan membatasi kebebasan berkumpul.
Pengumuman ini langsung disambut gelombang protes di luar gedung Majelis Nasional di Seoul. Ratusan demonstran menyerukan pencabutan darurat militer dengan meneriakkan, “Hapus darurat militer!” Ketua Partai Demokrat, Lee Jae-myung, memperingatkan bahwa kebijakan ini akan mengubah negara menjadi “ladang tank dan kendaraan lapis baja,” yang akan meruntuhkan ekonomi.
Deklarasi tersebut tidak hanya memicu perlawanan dari oposisi tetapi juga dari partai pendukung Yoon, Partai Kekuatan Rakyat (PPP). Ketua PPP, Han Dong-hoon, menyebut langkah ini “salah” dan berjanji menghentikannya bersama rakyat.
Setelah menghadapi tekanan besar, termasuk dari parlemen dan protes publik, Yoon akhirnya mencabut deklarasi tersebut pada Rabu pagi. Dalam pidato televisi, ia mengumumkan bahwa kabinet telah menyetujui pencabutan itu dan meminta militer untuk kembali ke barak. Pengumuman ini disambut sorak-sorai demonstran yang masih bertahan di depan gedung parlemen.
Gedung Putih AS mengaku lega atas pencabutan darurat militer tersebut, namun menyatakan “keprihatinan serius” terhadap langkah Yoon yang sebelumnya tidak dikomunikasikan. Insiden ini memicu kritik internasional dan mempertanyakan stabilitas demokrasi Korea Selatan yang telah mapan sejak 1980-an. Langkah Yoon dianggap sebagai ancaman besar bagi demokrasi dan stabilitas politik negara tersebut.
