Suaraindo.com – Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel) sebagai upaya strategis untuk menggerakkan roda perekonomian dari tingkat akar rumput. Meski menuai kekhawatiran terkait potensi monopoli, pemerintah menegaskan bahwa kehadiran koperasi ini justru akan memperkuat ekonomi desa tanpa menyingkirkan pelaku usaha kecil lainnya.
Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa koperasi ini bukanlah bentuk dominasi tunggal atas pasar desa. “Warung ada di mana-mana, tidak ada monopoli. Kopdes hanya satu dari sekian pilihan. Masyarakat tetap bebas membeli dari mana saja,” kata Zulhas dalam program detikSore, Kamis (29/5).
Zulhas menjelaskan, Kopdeskel hadir untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini membuat harga barang di desa lebih mahal. Dengan mempersingkat jalur distribusi, koperasi dapat menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi warga desa.
Rencananya, setiap Kopdeskel Merah Putih akan dilengkapi tujuh unit usaha, yaitu:
• Kantor koperasi
• Kios pengadaan sembako
• Unit simpan pinjam
• Klinik kesehatan desa
• Apotek desa
• Sistem pergudangan atau cold storage
• Sarana logistik desa
Dengan struktur tersebut, Kopdeskel akan berperan sebagai agen distribusi LPG 3 kg, pupuk subsidi, hingga sembako, serta penyalur bantuan sosial dari pemerintah. Bahkan, koperasi ini disiapkan untuk mendukung program pemerintah dalam menstabilkan harga pangan jika terjadi lonjakan harga di pasar.
“Kalau harga naik, pemerintah bisa lakukan operasi pasar lewat Kopdeskel. Ini jadi perpanjangan tangan negara di desa,” ujar Zulhas.
Presiden Prabowo Subianto juga disebut telah memberikan arahan agar koperasi ini menjamin akses masyarakat terhadap layanan dasar, termasuk kesehatan dan logistik. “Di desa tidak boleh ada warga yang tidak terjamin kesehatannya. Maka harus ada klinik, apotek, dan logistik. Jika ada hasil pertanian, bisa disalurkan lewat koperasi ke kota dan sebaliknya,” tambahnya.
Tak hanya itu, Kopdeskel juga akan berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam dengan bunga rendah. Pemerintah berharap kehadiran koperasi ini dapat memutus ketergantungan masyarakat pada rentenir, tengkulak, dan pinjaman online ilegal (pinjol).
“Harus kita pangkas semua itu. Di koperasi, nanti ada BRILink, BSI, atau BNI, jadi bank bisa langsung hadir di desa. Ini juga jadi sumber pendapatan koperasi dan warga,” jelasnya.
Program ini juga akan bermitra dengan PT Pos Indonesia dalam penyaluran bansos, sehingga koperasi desa dapat menjalankan fungsi sosial sekaligus memperkuat jaringan distribusi bantuan pemerintah.
Melalui Kopdeskel Merah Putih, pemerintah berharap dapat membangun ekosistem ekonomi desa yang mandiri, terjangkau, dan inklusif sekaligus menjadi instrumen negara dalam menjaga stabilitas harga, memperluas akses layanan dasar, dan menciptakan keadilan ekonomi hingga pelosok tanah air.
