Suaraindo.com – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua perkara. Pertama, Hasto diduga terlibat dalam kasus suap bersama Harun Masiku, dan kedua, ia dijerat atas dugaan merintangi penyidikan terkait Harun Masiku.
Berdasarkan informasi dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), KPK mengeluarkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) pada 23 Desember 2024. Sprindik pertama (No. Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024) terkait kasus suap, dan sprindik kedua (No. Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024) terkait perintangan penyidikan.
Hasto bersama Harun Masiku dan beberapa pihak lain diduga memberi suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan I kepada Harun. Wahyu telah divonis 7 tahun penjara atas kasus ini.
Jaksa menyebut Wahyu bersama rekannya, Agustiani Tio, menerima suap sebesar SGD 19 ribu dan SGD 38.350 atau setara Rp 600 juta. Uang tersebut diberikan melalui perantara Saeful Bahri, yang juga telah dihukum.
Hasto kini dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Namun, KPK belum memaparkan detail peran Hasto dalam kasus ini.
Dalam kasus kedua, Hasto diduga dengan sengaja mencegah atau merintangi penyidikan kasus suap Harun Masiku. Harun sendiri telah menjadi buron KPK sejak 2020. KPK terus memperbarui daftar pencarian orang (DPO) Harun, menampilkan ciri-ciri fisik seperti tinggi badan 172 cm, kulit sawo matang, dan logat Bugis/Toraja.
PDIP melalui juru bicaranya, Chico Hakim, menilai penetapan Hasto sebagai tersangka bernuansa politis. Ia menyebut ada upaya untuk mengganggu stabilitas partai. “Kasus ini muncul kembali setelah Hasto kritis terhadap kualitas demokrasi kita,” ujar Chico.
Ronny Talapessy, Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional PDIP, juga mengungkapkan bahwa partai masih mencari kejelasan terkait status hukum Hasto. “Jika benar, ini kasus sangat politis,” tegasnya.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, memastikan akan ada konferensi pers resmi untuk menjelaskan konstruksi perkara dan status hukum Hasto. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menambahkan, “Tunggu konferensi pers agar informasi tersampaikan secara serentak.”
Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat posisi Hasto sebagai tokoh penting di PDIP. Semua mata kini tertuju pada langkah KPK dan perkembangan proses hukum selanjutnya.
