Suaraindo.com – Khalil al-Hayya, pejabat senior Hamas, menyatakan bahwa kelompoknya bersedia meletakkan senjata dan bertransformasi menjadi partai politik sebagai bagian dari solusi dua negara dengan Israel, dengan syarat Palestina menjadi negara merdeka dengan perbatasan sebelum 1967.
Dalam wawancara baru-baru ini, al-Hayya menyampaikan bahwa Hamas siap menerima gencatan senjata dengan Israel selama lima tahun atau lebih sebagai langkah awal. “Jika Palestina dapat menjadi negara merdeka, maka kami akan beralih fungsi menjadi partai politik,” katanya, menandakan perubahan besar dalam pendekatan kelompok ini.
Menurut al-Hayya, konversi Hamas menjadi partai politik hanya akan terjadi jika ada kesepakatan untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan kebijakan pengembalian pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi internasional.
Pernyataan ini dianggap sebagai langkah signifikan dari Hamas, yang selama ini dikenal sebagai kelompok militan dengan agenda pembebasan Palestina dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania. Namun, skeptisisme tetap ada terutama dari Israel, yang memiliki kebijakan tegas untuk tidak berunding mengenai pembentukan negara Palestina dan telah menetapkan misi untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas di Gaza.
Ophir Falk, penasihat kebijakan luar negeri Perdana Menteri Israel, menolak mengomentari secara langsung tetapi mengingatkan bahwa Hamas telah melanggar gencatan senjata sebelumnya. “Misi kami adalah untuk memastikan bahwa Hamas tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ujar Falk.
Di tengah ketegangan yang berlanjut, komunitas internasional tetap waspada terhadap dinamika yang berubah ini dan pengaruhnya terhadap prospek perdamaian jangka panjang di kawasan.
