Menu

Mode Gelap
Xi Jinping: Pengangguran Pemuda Harus Jadi Prioritas Nasional Viktor Orban Kunjungi Moskow, UE Tanggapi dengan Boikot TikTok dan ByteDance Ajukan Tuntutan untuk Batalkan Aturan Penjualan oleh Pemerintah AS Trump Selamat, Pelaku dan Seorang Peserta Kampanye Tewas Trump Ditembak saat Kampanye di Pennsylvania

Ekonomi · 4 Jun 2024 07:58 WIB ·

Ditanya Independensi, Calon Gubernur BI Jawab Secara Tegas


 Ditanya Independensi, Calon Gubernur BI Jawab Secara Tegas Perbesar

Suaraindo.com – Dalam uji kelayakan dan kepatutan untuk posisi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) yang diadakan oleh Komisi XI DPR RI, pertanyaan mengenai independensi BI menjadi topik diskusi. Calon Deputi Gubernur, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa independensi BI dalam membuat keputusan terlindungi, kecuali jika ada undang-undang yang mengatur sebaliknya.

Pertanyaan ini diajukan oleh Anis Byarwati, anggota Komisi XI dari PKS, yang merujuk pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Anis menyoroti pasal dalam UU tersebut yang menyatakan bahwa pihak lain tidak dapat campur tangan dalam keputusan BI, “kecuali untuk hal-hal tertentu”.

“Dalam UU ini ada tambahan frasa kecuali untuk hal-hal tertentu, bagaimana pendapat ibu terkait independensi BI dengan adanya frasa itu?” tanya Anis selama sesi uji kelayakan yang berlangsung pada Senin, (3/6/2024).

Menanggapi hal ini, Destry mengingatkan pada situasi pandemi Covid-19 sebagai contoh dari ‘hal-hal tertentu’ yang diizinkan oleh UU P2SK untuk intervensi. “Kami melihatnya seperti kondisi Covid-19 kemarin… kondisi kahar, kondisi di luar dugaan,” ungkapnya. Destry menambahkan bahwa saat itu, BI memiliki dasar hukum untuk bertindak, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020, yang serupa dengan ketentuan dalam UU P2SK tentang situasi tak terduga yang dapat membahayakan ekonomi negara.

Destry menegaskan bahwa walaupun ada Pasal 9 Ayat 1 UU P2SK, independensi BI tetap terjaga. “Kalaupun BI akan step in, karena ada payung hukumnya,” kata Destry, menjelaskan bahwa tindakan BI tetap akan berlandaskan pada undang-undang yang berlaku.

Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pasar Kripto Tertekan Jual Besar-Besaran Jerman, Bitcoin dan Ethereum Melemah

12 July 2024 - 15:07 WIB

Indonesia Siap Luncurkan BBM Rendah Sulfur untuk Kurangi Polusi Udara

12 July 2024 - 15:00 WIB

Putus Generasi Sandwich, Ini Program OJK

8 July 2024 - 20:14 WIB

OJK Hadapi Tantangan Identifikasi Rekening Judi Online dengan Transaksi Kecil

8 July 2024 - 20:11 WIB

Smelter Nikel PT KFI di Kalimantan Timur Siap Serap 10 Ribu Tenaga Kerja Lokal

8 July 2024 - 20:08 WIB

Strategi Sri Mulyani Kurangi Defisit APBN 2024 dengan Penggunaan SAL Rp 100 Triliun

8 July 2024 - 20:04 WIB

Trending di Ekonomi