Menu

Mode Gelap
Jokowi Bungkam soal Pemblokiran Anggaran IKN, Minta Ditanyakan ke Pemerintah Prabowo Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sebut Kelalaian Pegawai Diduga Sebabkan Kebakaran di Kantornya BPJS Kesehatan Terapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Mulai Juli 2025, Apa yang Berubah? Setelah Makan Berginzi Gratis, Terbitlah Cek Kesehatan Gratis Pemerintah Pastikan Gaji ke-13 dan 14 ASN Tidak Terdampak Efisiensi

Ekonomi · 4 Oct 2024 16:18 WIB ·

Deflasi Berturut, Target Pertumbuhan Ekonomi Diatas 5% Terancam


 Deflasi Berturut, Target Pertumbuhan Ekonomi Diatas 5% Terancam Perbesar

Suaraindo.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,12% pada September 2024. Ini adalah deflasi kelima berturut-turut selama 2024 dan menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presidan Joko Widodo, menurut Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.

“Secara historis, deflasi September 2024 merupakan deflasi terdalam dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat deflasi sebesar 0,12% (month to month),” jelas Amalia dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (01/10).

“Deflasi pada September 2024 ini terlihat lebih dalam dibandingkan Agustus 2024 dan ini merupakan deflasi kelima pada 2024 secara bulanan,” sambungnya.

Deflasi berturut-tutut selama 2024 pertama kali terjadi pada Mei lalu, sebesar 0,03% month to month. Lalu semakin dalam di Juni yang menyentuh 0,08% dan tak lebih baik pada Juli dengan 0,18%.

Ekonom dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana mengungkapkan, deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei hingga September 2024 memperlihatkan dengan jelas “masyarakat kelas pekerja sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja”.

Untuk mengatasi persoalan ini, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diminta melakukan langkah cepat ketika sudah dilantik nanti.

Antara lain, dengan memberikan insentif hingga operasi pasar agar produk-produk UMKM tetap dilirik masyarakat sampai mengevaluasi ulang kebijakan hilirisasi sektor padat modal yang dianggap tak berdampak pada lapangan kerja.

Artikel ini telah dibaca 18 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Jokowi Bungkam soal Pemblokiran Anggaran IKN, Minta Ditanyakan ke Pemerintah Prabowo

9 February 2025 - 13:39 WIB

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sebut Kelalaian Pegawai Diduga Sebabkan Kebakaran di Kantornya

9 February 2025 - 13:37 WIB

BPJS Kesehatan Terapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Mulai Juli 2025, Apa yang Berubah?

9 February 2025 - 13:35 WIB

Setelah Makan Berginzi Gratis, Terbitlah Cek Kesehatan Gratis

8 February 2025 - 12:39 WIB

Pemerintah Pastikan Gaji ke-13 dan 14 ASN Tidak Terdampak Efisiensi

8 February 2025 - 12:37 WIB

Mendag Pastikan Harga Bahan Pokok Tetap Stabil Jelang Bulan Ramadhan

8 February 2025 - 12:35 WIB

Trending di Ekonomi