Suaraindo.com – Kim Yong-Hyun, Eks Menteri Pertahanan Korea Selatan secara resmi ditangkap terkait deklarasi darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12/2024). Di saat Presiden Yoon diketahui menangguhkan pemerintahan sipil dan mengirimkan pasukan khusus serta helikopter ke Parlemen, sebelum anggota Parlemen Korsel memaksanya untuk membatalkan dekrit tersebut.
Pengumuman darurat militer Korea Selatan oleh Presiden Yoon membuat negara tersebut menjadi kacau. Mantan Menhan Korsel pertama kali ditahan pada Minggu (8/12/2024). Kim Yong-Hyun saat ini resmi ditangkap dengan tuduhan “terlibat dalam tugas-tugas penting selama pemberontakan” dan “penyalahgunaan wewenang untuk menghalangi pelaksanaan hak asasi”.
Seorang Juru bicara Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengatakan kepada AFP pada Rabu (11/12/2024) pagi, bahwa penangkapan resmi Kim dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa bukti-bukti dapat dimusnahkan.
“Telah ditetapkan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Kim termasuk dalam lingkup kejahatan yang dapat membuat jaksa penuntut melakukan penyelidikan,” kata juru bicara tersebut.
Kim Yong-hyun pada Selasa (10/12/2024) sempat menyatakan penyesalan.
Melalui pengacaranya, disampaikan bahwa semua tanggung jawab atas situasi ini sepenuhnya berada di tangannya. Disebutkan, Kim meminta maaf sebesar-besarnya kepada rakyat Korea Selatan. Pihaknya menyebut, bawahannya hanya mengikuti perintahnya dan memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka.
Selain Eks Menhan Korsel, dua pejabat tinggi kepolisian juga ditahan pada Rabu dini hari, seiring dengan penyelidikan atas kekacauan politik yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer.
Sebelumnya pada Selasa, Kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat Korea Selatan Kwak Jong-geun mengatakan kepada anggota parlemen, bahwa Presiden Yoon telah memerintahkannya untuk menghentikan anggota parlemen yang berkumpul di parlemen untuk menolak dekrit darurat militer.
“Presiden menelepon saya secara langsung melalui saluran rahasia. Dia menyebutkan bahwa tampaknya kuorum belum terpenuhi dan menginstruksikan saya untuk segera mendobrak pintu dan menyeret orang-orang (anggota parlemen) ke luar,” kata Kwak.
Sementara itu, para anggota parlemen pada Selasa meloloskan sebuah mosi untuk menunjuk seorang penasihat khusus untuk menyelidiki kasus darurat militer Korea Selatan.
Sedangkan partai yang berkuasa di Korea Selatan menyatakan sedang menyusun “peta jalan pengunduran diri” yang dilaporkan dapat membuat Yoon mundur pada Februari atau Maret sebelum pemilihan umum yang baru.
Di tempat lain, pihak oposisi berencana untuk mengadakan kembali pemungutan suara pemakzulan Presiden Korsel pada Sabtu (14/12/2024).
Yoon telah “selamat” dari upaya pemakzulan di parlemen sebelumnya pada Sabtu (7/12/2024), ketika puluhan ribu orang menantang suhu beku untuk menyerukan penggulingannya.
Mosi tersebut gagal setelah anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa memboikot pemungutan suara, sehingga membuat badan legislatif tidak memiliki dua pertiga mayoritas yang diperlukan. (BTW)
