Menu

Mode Gelap
Tegas, Menkominfo Minta Elon Musk Buat NOC di Indonesia Indonesia Siap Hadapi La Nina Pasca-El Nino Presiden WWC Puji Jokowi Setinggi Langit Presiden Jokowi Inisiasi Empat Hal dalam World Water Forum Bahas RAPBN 2025 dengan DPR, Sri Mulyani Pastikan Transisi Kebijakan Berjalan Mulus

Kesehatan · 14 May 2024 22:00 WIB ·

Bukan Dihapus, Kelas 3 BPJS “Naik Kelas”


 Bukan Dihapus, Kelas 3 BPJS “Naik Kelas” Perbesar

Suaraindo.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan segera menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di semua rumah sakit yang bermitra, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Peraturan ini merupakan revisi dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan telah diresmikan pada tanggal 8 Mei 2024.

Presiden Joko Widodo, saat dikonfirmasi mengenai perubahan ini selama kunjungan di RSUD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 14 Mei 2024, menyarankan untuk mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Menteri Kesehatan. “(Tanya) ke pak Menkes,” ucap Presiden, saat berada di samping Menteri Kesehatan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa perubahan dalam peraturan tersebut tidak mengeliminasi kelas dalam BPJS Kesehatan, melainkan menyederhanakan dan meningkatkan standar layanan. “Jadi itu bukan dihapus, standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat,” kata Budi. Ia menambahkan bahwa semua pasien, termasuk yang dari kelas tiga, akan mendapatkan perawatan setara dengan pasien kelas dua dan satu.

Budi juga menyatakan bahwa aturan baru ini akan menyederhanakan sistem dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Jadi itu ada kelas tiga kan sekarang semua naik ke kelas dua dan kelas satu. Jadi sekarang lebih sederhana dan layanan masyarakat lebih bagus. Nanti permenkesnya sebentar lagi keluar sesudah pak Presiden tanda tangan,” jelasnya.

Perubahan ini dijadwalkan untuk diterapkan paling lambat pada 30 Juni 2024. Revisi aturan ini juga mencakup perubahan sistem iuran baru bagi peserta, yang akan diimplementasikan mulai 1 Juli 2025, sesuai dengan dokumen kebijakan. “Penetapan Manfaat, tarif, dan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lambat tanggal 1 Juli 2025,” menurut aturan tersebut.

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

COVID-19 Kembali Kepung Singapura, Komisi IX DPR : Vaksinasi & Surveillance

20 May 2024 - 15:52 WIB

AstraZeneca akui vaksinnya dapat sebabkan pembekuan darah

3 May 2024 - 22:31 WIB

Kementerian PANRB setujui formasi 23.200 ASN Kementerian Kesehatan

2 April 2024 - 13:56 WIB

BPJS Kesehatan Bentuk Posko RAFI, Pastikan Layanan JKN Lancar Saat Lebaran

31 March 2024 - 08:45 WIB

Dokter Sarankan Vaksin Booster COVID-19 Sebulan Sebelum Mudik

10 March 2024 - 03:16 WIB

Asuransi Kesehatan Bakal Punya Database Kasus Klaim

5 March 2024 - 07:28 WIB

Trending di Kesehatan