Suaraindo.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menjalin kerja sama baru bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Pemerintah Provinsi Bali.
Penandatanganan kerja sama ini dilakukan dalam acara Hilir Migas Conference & Expo 2024 yang digelar di Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menjelaskan bahwa kerja sama ini dirancang untuk memastikan pengendalian serta pengawasan yang lebih optimal dalam penyaluran BBM bersubsidi.
“Kerja sama dengan KKP fokus pada pengawasan penyaluran BBM bersubsidi untuk sektor perikanan,” ungkap Erika. Sementara itu, kerja sama dengan Pemprov Bali merupakan bagian dari upaya kolaborasi yang telah mencakup 17 provinsi di Indonesia.
“Kerja sama ini membantu BPH Migas dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi di berbagai daerah,” tambahnya.
Selain itu, BPH Migas juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2025 kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk sebagai badan usaha penugasan. Kuota tersebut terdiri dari 18,8 juta kiloliter (kl) untuk Solar, 525.000 kl untuk minyak tanah, dan 31,2 juta kl untuk BBM jenis Pertalite.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan BBM subsidi tepat sasaran serta mendukung efisiensi distribusi di berbagai sektor, terutama perikanan dan kebutuhan masyarakat di daerah.
