Menu

Mode Gelap
Golkar Dukung Omnibus Law Setelah PT 20% Dihapus: Upaya Efisiensi dan Harmonisasi Aturan Indonesia Darurat Filisida: KPAI Soroti Faktor Ekonomi Sebagai Pemicu Utama Dasco Tegas Bantah Isu Megawati Telepon Prabowo Terkait Hasto dan KPK HET Beras Medium dan Premium 2025 Ditetapkan Sama seperti 2024 Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Berharap Pimpinan KPK Mempertimbangkan Permohonan Praperadilan

Ekonomi · 8 Jan 2025 12:59 WIB ·

Belanja ATK Kementrian/Lembaga Capai Rp. 44,4 Triliun


 Belanja ATK Kementrian/Lembaga Capai Rp. 44,4 Triliun Perbesar

Suaraindo.com — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembelian alat tulis kantor (ATK) oleh kementerian dan lembaga negara (K/L) mencapai Rp44,4 triliun.

“Menurut informasi yang saya terima, total pengeluaran untuk ATK seluruh kementerian dan lembaga itu sebesar Rp44,4 triliun hanya untuk belanja,” ujar Dasco, yang dilansir dari detikcom, Rabu (8/1).

Pengeluaran yang dianggap tidak efisien ini mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Dasco menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan segera mengambil langkah efisiensi anggaran di berbagai instansi terkait.

Selain mengkritik belanja ATK, Dasco juga menyebut bahwa Presiden Prabowo akan menilai kembali proyek strategis nasional (PSN). Fokus utama evaluasi ini adalah pada proyek-proyek yang dianggap tidak memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Prabowo juga tengah melakukan pendataan terhadap usaha perkebunan kelapa sawit. Menurut Dasco, Presiden menekankan pentingnya mengoptimalkan pendapatan negara melalui pajak di sektor kelapa sawit, termasuk dengan mengidentifikasi lahan-lahan sawit yang selama ini tidak terdaftar dan memastikan pajak yang harus dibayar dapat dipungut.

“Misalnya dengan mengumpulkan lahan-lahan sawit yang sebelumnya sengaja tidak didata, hasilnya melimpah, tetapi pajaknya tidak dibayar. Ini akan dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat dan menambah pemasukan APBN,” ujarnya.

Dasco juga menambahkan bahwa meskipun pendekatan Prabowo mungkin akan lebih tegas dalam mengawasi kementerian dan lembaga, serta melibatkan aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan, hal ini dilakukan demi mengawal proyek-proyek besar yang penting bagi negara.

Artikel ini telah dibaca 22 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Golkar Dukung Omnibus Law Setelah PT 20% Dihapus: Upaya Efisiensi dan Harmonisasi Aturan

14 January 2025 - 10:18 WIB

Indonesia Darurat Filisida: KPAI Soroti Faktor Ekonomi Sebagai Pemicu Utama

14 January 2025 - 10:17 WIB

Dasco Tegas Bantah Isu Megawati Telepon Prabowo Terkait Hasto dan KPK

14 January 2025 - 10:14 WIB

HET Beras Medium dan Premium 2025 Ditetapkan Sama seperti 2024

13 January 2025 - 16:15 WIB

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Berharap Pimpinan KPK Mempertimbangkan Permohonan Praperadilan

13 January 2025 - 16:13 WIB

Pertemuan Pertama Pemprov Jakarta dengan Tim Transisi Pramono-Rano Dijadwalkan Hari Ini

13 January 2025 - 16:12 WIB

Trending di Nasional