Menu

Mode Gelap
Harga Tiket Pesawat yang Tak Kian Turun, Menteri BUMN : Kompleks dan Tidak Bisa Dilihat Sederhana Bukan Karena Baju Impor, Menaker Ungkap Penyebab Utama Kepailitan Sritex Danantara: Badan Investasi Baru Prabowo yang Disorot Media Asing, Mirip Temasek Singapura Eks Menteri Perdagangan Tom Lembong Resmi Tersangka Kasus Korupsi Impor Gula: Kronologi dan Pernyataan Kejagung Ketua DPP Nasdem : Pak Surya Paloh Tidak Mau Jadi Wantimpres

Ekonomi · 9 Oct 2024 19:56 WIB ·

AS Tuduh Hilirisasi Nikel RI Libatkan Praktik Kerja Paksa


 AS Tuduh Hilirisasi Nikel RI Libatkan Praktik Kerja Paksa Perbesar

Suaraindo.com – Amerika Serikat (AS) menuduh Indonesia melakukan praktik kerja paksa dalam program hilirisasi nikel, salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tudingan ini disampaikan oleh Thea Lee, Wakil Menteri Urusan Perburuhan Internasional AS, yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang terlibat dalam peningkatan kerja paksa di sektor pengolahan nikel.

“Kerja paksa mencemari rantai pasokan mineral penting lainnya, termasuk aluminium dan polisilikon dari Tiongkok, nikel dari Indonesia, serta kobalt, tantalum, dan timah dari Republik Demokratik Kongo,” ujar Lee, seperti dikutip dari situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada Rabu (9/10/2024).

Lee juga menyatakan bahwa pekerja di sektor nikel Indonesia mengalami berbagai pelanggaran, termasuk lembur berlebihan, upah yang menunggak, pekerjaan yang tidak aman, dan ancaman kekerasan. “Pekerja menghadapi pelanggaran seperti lembur yang berlebihan dan tidak sukarela, pekerjaan yang tidak aman, upah yang tidak dibayar, denda, pemecatan, ancaman kekerasan, dan jeratan utang,” tambahnya.

Selain itu, Lee menyoroti meningkatnya kebutuhan dunia akan energi bersih, yang mendorong praktik kerja paksa di sektor pertambangan. Ia menekankan perlunya keseimbangan antara kebutuhan energi bersih dan perlindungan terhadap pekerja. “Bagaimana kita menyeimbangkan kebutuhan mendesak akan energi bersih dengan keharusan melindungi pekerja yang rentan?” katanya.

Tuduhan ini muncul di tengah upaya Indonesia mempercepat hilirisasi nikel untuk memenuhi permintaan global akan mineral penting bagi industri energi terbarukan.

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Harga Tiket Pesawat yang Tak Kian Turun, Menteri BUMN : Kompleks dan Tidak Bisa Dilihat Sederhana

31 October 2024 - 12:22 WIB

Bukan Karena Baju Impor, Menaker Ungkap Penyebab Utama Kepailitan Sritex

31 October 2024 - 11:42 WIB

Danantara: Badan Investasi Baru Prabowo yang Disorot Media Asing, Mirip Temasek Singapura

31 October 2024 - 11:39 WIB

Eks Menteri Perdagangan Tom Lembong Resmi Tersangka Kasus Korupsi Impor Gula: Kronologi dan Pernyataan Kejagung

31 October 2024 - 11:34 WIB

Ketua DPP Nasdem : Pak Surya Paloh Tidak Mau Jadi Wantimpres

30 October 2024 - 16:08 WIB

BPK Temukan Potensi Kekurangan Setoran Pajak Rp 5,82 Triliun untuk Tahun 2023

30 October 2024 - 15:34 WIB

Trending di Hukum