Suaraindo.com – Zhong Shanshan, orang terkaya di China dan pendiri Nongfu Springs, melontarkan kritik tajam terhadap Pinduoduo (PDD) Holdings, induk dari platform e-commerce Temu. Zhong menuduh Pinduoduo telah menciptakan perang harga yang merugikan banyak perusahaan lokal, terutama di tengah perlambatan ekonomi di China.
“Platform internet telah menjatuhkan sistem harga [kami]. Secara khusus, sistem penetapan harga Pinduoduo telah menyebabkan kerugian besar pada merek-merek China dan industrinya,” ujar Zhong dalam kunjungannya ke wilayah China Timur, seperti dilaporkan oleh media pemerintah The Paper.
Zhong juga menyayangkan pemerintah China yang dinilainya gagal mengintervensi tren harga rendah ini. “Pemerintah belum mengintervensi orientasi industri ini, dan saya pikir pemerintah telah lalai dalam tugasnya,” tambahnya, menurut transkrip yang diterbitkan oleh Sina Technology.
Pinduoduo telah tumbuh pesat dengan strategi menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen, menawarkan harga yang sangat kompetitif. Namun, strategi ini disebut-sebut merusak industri lokal karena memicu persaingan harga tidak sehat.
Di Indonesia, platform Temu yang dimiliki Pinduoduo dilarang keras beroperasi. Pemerintah RI menolak pendaftaran Temu dengan alasan praktik bisnisnya mengancam keberlangsungan UMKM lokal. Pada September lalu, upaya Temu untuk masuk ke pasar Indonesia kembali ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Konsep Temu yang menawarkan barang jauh lebih murah dibandingkan platform lain dianggap sebagai “pembunuh UMKM.” Kebijakan ini menuai pujian dari berbagai kalangan di Indonesia yang melihat langkah pemerintah sebagai upaya melindungi ekosistem UMKM lokal.
Kritik Zhong ini muncul di tahun yang sulit baginya. Awal tahun ini, ia menghadapi tekanan besar dari kampanye nasionalis yang menuduhnya kurang patriotik, menyebabkan harga saham Nongfu Springs turun signifikan.
Dengan situasi ini, perang harga yang dilakukan platform besar seperti Pinduoduo tidak hanya memengaruhi industri lokal, tetapi juga memicu perdebatan besar tentang tanggung jawab pemerintah dalam melindungi perekonomian domestik.
